Headline.co.id, Jakarta ~ Dalam upaya menghadapi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin (10/8). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan dari BMKG, Polri, dan TNI.
Rapat ini membahas strategi penanganan karhutla di berbagai wilayah, dengan fokus pada penguatan langkah antisipasi. Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko karhutla diperkirakan meningkat terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penguatan pemantauan, pencegahan, dan kesiapsiagaan di enam provinsi prioritas: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Data hingga 9 Agustus 2026 menunjukkan bahwa luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan 28.680,47 hektare, diikuti oleh Riau dengan 15.551,76 hektare. Dalam rapat, pemerintah menekankan pentingnya operasi satgas darat sebagai ujung tombak penanganan karhutla, mengingat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan dan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala BNPB menegaskan bahwa operasi udara bersifat mendukung. “Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujarnya. BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan menyiagakan pesawat untuk penyemaian awan. Saat ini, 35 unit armada udara, termasuk helikopter patroli dan water bombing, telah disiagakan untuk mendukung operasi darat.
Selain fokus pada enam provinsi prioritas, pemerintah juga memantau perkembangan karhutla di wilayah lain, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Jawa Timur. Kebakaran di TNBTS mulai terjadi pada Senin (3/8), dengan luas area terdampak mencapai sekitar 742,70 hektare. Pemerintah menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum untuk mengatasi karhutla, mengingat kondisi cuaca kering yang memudahkan penyebaran api. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sumber api.
