Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan untuk mengantisipasi puncak fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menekankan pentingnya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan agar penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah prioritas karena didominasi oleh lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan yang terdampak karhutla di Kalimantan Tengah telah mencapai 3.069,52 hektare.
“Penguatan koordinasi ini sangat penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif,” ujar Suharyanto usai Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Dalam rapat tersebut, BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan risiko karhutla akibat puncak El Nino. Operasi gabungan melalui satuan tugas darat dan udara akan terus dioptimalkan. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan diperkuat dengan penambahan armada pesawat untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan meminimalkan penyebaran titik api.
Saat ini, Satgas Udara Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah yang didukung BNPB mengoperasikan dua unit helikopter patroli, tiga unit helikopter water bombing, serta satu pesawat jenis Caravan untuk mendukung pelaksanaan OMC. “Kami akan terus memperkuat operasi udara untuk mengendalikan kebakaran,” kata Suharyanto.
Dalam rapat tersebut, Desa Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kameloh Baru di Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai titik prioritas penanganan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Menurut Suharyanto, penanganan di kawasan Tumbang Nusa menjadi perhatian utama karena kebakaran mulai mendekati jalan utama yang menghubungkan antarkabupaten dan kota, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. “Penanganan di Tumbang Nusa sangat penting untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas masyarakat,” tegas dia.
Selain memperkuat penanganan karhutla, Kepala BNPB meminta pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi puncak El Nino dan kekeringan. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan kondisi iklim dan cuaca secara intensif, peningkatan patroli di wilayah rawan karhutla, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi.
BNPB juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyediaan sarana air bersih, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, maupun distribusi air menggunakan mobil tangki agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
