Headline.co.id, Jakarta ~ Serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah memperlihatkan bahwa konflik kawasan dapat langsung menyentuh jalur perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia pada Jumat, 24 Juli 2026, mengecam tindakan tersebut karena dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan keselamatan pelayaran. Sikap Indonesia muncul setelah kelompok Houthi mengklaim menargetkan dua tanker minyak Arab Saudi di perairan tersebut.
Peristiwa di Laut Merah bukan hanya persoalan keamanan dua kapal yang menjadi sasaran. Jalur ini digunakan untuk pergerakan kapal niaga lintas negara, sehingga setiap serangan dapat meningkatkan ketidakpastian perjalanan, memicu pengalihan rute, dan memperpanjang waktu pengiriman. Dalam salah satu perkembangan yang dilaporkan, pengalihan ekspor minyak Arab Saudi bahkan disebut dapat membuat waktu tempuh perjalanan mencapai 48 hari.
Risiko di Laut Merah juga berkaitan dengan keselamatan awak kapal dan kepastian operasi perusahaan pelayaran. Laporan otoritas keamanan maritim menyebut sebuah tanker terkena proyektil tak dikenal sekitar 70 mil laut di barat daya Al Shuqaiq, Arab Saudi, dan mengalami kebakaran. Awak kapal dilaporkan berupaya memadamkan api, sementara rincian lengkap mengenai korban dan kerusakan belum tersedia dalam bahan yang dapat dikonfirmasi.
Indonesia merangkum dampak serangan tersebut dalam tiga bidang utama, yakni keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, “Tindakan penyerangan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk prinsip kebebasan bernavigasi, serta membahayakan keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan.”
Gangguan Keamanan Dapat Memperpanjang Rute Perdagangan
Kapal komersial bergantung pada jalur yang aman, jadwal yang terukur, dan akses pelabuhan yang dapat diprediksi. Ketika sebuah kawasan dinilai berisiko tinggi, operator dapat memilih menunda keberangkatan, mengurangi frekuensi pelayaran, atau mengalihkan kapal ke rute yang lebih panjang. Keputusan tersebut merupakan bentuk mitigasi keselamatan, tetapi konsekuensinya dapat menjalar ke waktu pengiriman dan biaya logistik.
Bahan yang tersedia menyebut Arab Saudi mengalihkan sebagian ekspor minyak sehingga waktu tempuh menjadi lebih panjang, bahkan mencapai 48 hari. Angka itu menggambarkan bagaimana gangguan keamanan di satu jalur dapat mengubah perencanaan perdagangan. Namun, dampak akhir terhadap harga energi, pasokan negara tertentu, atau biaya konsumen belum dapat dipastikan hanya dari informasi yang tersedia.
Prinsip Kebebasan Bernavigasi Menjadi Pokok Sikap Indonesia
Indonesia menempatkan prinsip kebebasan bernavigasi sebagai dasar kecaman terhadap serangan di perairan internasional. Prinsip tersebut menegaskan bahwa jalur laut tidak boleh diperlakukan sebagai ruang serangan terhadap kapal niaga yang sedang menjalankan pelayaran komersial. Karena itu, keselamatan navigasi menjadi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan negara pemilik kapal.
Kemlu RI juga mengingatkan penghormatan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Pemerintah menyatakan, “Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi, serta menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).”
Klaim Serangan dan Fakta Terverifikasi Harus Dibedakan
Houthi mengklaim menyerang tanker ENCELIA dan LAYLA dengan rudal balistik, rudal jelajah, serta drone. Kelompok itu menyatakan kedua kapal menjadi sasaran karena dianggap melanggar pembatasan maritim terhadap kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Arab Saudi. Klaim tersebut menjelaskan versi pihak penyerang, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh hasil operasi yang diumumkan.
Informasi yang telah mendapat dukungan laporan keamanan maritim adalah adanya satu kapal tanker yang terkena proyektil dan terbakar. Serangan terhadap ENCELIA dilaporkan telah terkonfirmasi, sedangkan serangan terhadap LAYLA belum dapat dipastikan pada tingkat yang sama. Pembedaan ini penting agar perkembangan konflik tidak ditulis melampaui bukti yang tersedia.
Eskalasi Laut Merah Dapat Mempersempit Ruang Diplomasi
Serangan terhadap kapal komersial berpotensi memperluas dimensi konflik dari daratan ke jalur pelayaran internasional. Semakin banyak aset sipil dan kegiatan ekonomi yang terdampak, semakin besar pula risiko munculnya respons baru dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, seruan menahan diri menjadi langkah untuk mencegah rangkaian tindakan balasan yang dapat memperburuk situasi.
Indonesia tidak menyampaikan prediksi mengenai perkembangan militer berikutnya. Pemerintah justru menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional dan penyelesaian politik. Pendekatan ini menempatkan perlindungan pelayaran dan deeskalasi sebagai dua tujuan yang berjalan bersamaan.
Penyelesaian Konflik Yaman Tetap Menjadi Jalan Utama
Dalam pernyataannya, Indonesia kembali mendukung proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan konflik Yaman. Proses tersebut diharapkan dipimpin oleh masyarakat Yaman sendiri, difasilitasi PBB, serta menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah negara itu. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan Laut Merah berkaitan erat dengan penyelesaian konflik yang melatarbelakangi ketegangan.
Hingga 24 Juli 2026, belum ada informasi lengkap mengenai dampak akhir serangan terhadap seluruh awak dan kedua tanker. Situasi perdagangan juga masih berkembang, sehingga besarnya pengaruh terhadap jadwal ekspor, ongkos pelayaran, dan rantai pasok internasional memerlukan data lanjutan. Fakta terbaru yang terkonfirmasi adalah kecaman Indonesia, seruan menahan diri, dan dukungan terhadap penyelesaian konflik melalui jalur politik.
