Headline.co.id, Jakarta ~ Pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai lebih dari 21 persen pada Semester I 2026 menjadi sinyal positif bagi kinerja fiskal Indonesia. Namun, kondisi ini belum cukup untuk menyatakan bahwa fiskal telah sepenuhnya pulih. Semester II 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui konsolidasi fiskal, peningkatan kualitas belanja negara, dan penguatan kepercayaan investor.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa Semester I 2026 merupakan fase percepatan pelaksanaan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, Semester II harus diarahkan sebagai periode konsolidasi guna menjaga kesinambungan kebijakan. “Defisit APBN Semester I yang tercatat sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membuka ruang fiskal yang lebih longgar,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis yang diterima , Kamis (9/7/2026).
Belanja Berkualitas dan Investasi Produktif
Fakhrul menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Fokus belanja pada Semester II sebaiknya diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, investasi, serta program-program yang memberikan efek berganda bagi perekonomian. “Pemerintah memiliki kesempatan memperkuat kredibilitas fiskal dengan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak ekonomi yang nyata,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penerimaan Pajak dan Basis Pajak
Di sisi penerimaan negara, Fakhrul melihat kualitas penerimaan pajak mulai membaik, didorong oleh harga komoditas yang menguntungkan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, ia menekankan pentingnya memperluas basis pajak agar penerimaan negara tidak bergantung pada faktor-faktor sementara. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6–6 persen pada 2026, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan belanja negara sebagai motor utama pertumbuhan.
Evaluasi Program dan Komunikasi Pemerintah
Fakhrul juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyempurnakan tata kelola, efisiensi, dan ketepatan sasaran, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, komunikasi pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. “Investor tidak hanya memperhatikan isi kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga konsistensi narasi yang disampaikan pemerintah dan Bank Indonesia,” ujarnya.
Menjelang 2027, Fakhrul merekomendasikan tiga agenda utama bagi pemerintah: menjaga konsistensi konsolidasi fiskal, memanfaatkan ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas belanja negara, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program prioritas nasional. Dengan pendekatan ini, Semester II 2026 tidak hanya menjadi periode menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk membangun APBN yang lebih efisien, kredibel, dan berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027.
