Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah telah mencapai kesepakatan terkait laporan panitia kerja (Panja) dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (29/6/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta perwakilan dari Bank Indonesia dan anggota Banggar DPR RI.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, ini merupakan bagian dari proses penyusunan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dalam rapat tersebut, Banggar dan Pemerintah menyetujui laporan Panja yang telah membahas berbagai aspek penting dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027. “Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam proses penyusunan RAPBN,” ujar Said Abdullah.
Setelah laporan Panja disahkan, Ketua Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan hasil kompilasi usulan yang telah dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait kepada Pemerintah. Penyerahan ini dilakukan dalam forum rapat kerja sebagai bagian dari mekanisme formal pembahasan pendahuluan RAPBN 2027.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Proses Selanjutnya
Dengan selesainya tahapan pembahasan pendahuluan ini, proses penyusunan RAPBN 2027 akan berlanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah dijadwalkan akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa RAPBN 2027 dapat disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan usulan dari berbagai pihak.
Partisipasi Berbagai Pihak
Rapat kerja ini menunjukkan pentingnya kolaborasi DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun anggaran negara yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya, diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Kesepakatan ini menandai langkah maju dalam upaya bersama untuk memastikan bahwa RAPBN 2027 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
