Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Persetujuan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional dan memperkuat program berbasis masyarakat. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian/Lembaga mitra kerja di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut didasarkan pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. “Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Lasarus.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa anggaran ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, layanan dasar, hingga penanganan pascabencana. “Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak,” kata Dody.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dari total pagu indikatif, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat dan rehabilitasi sekolah keagamaan. Bidang Bina Marga mendapatkan alokasi Rp29,24 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan. Sementara itu, bidang Sumber Daya Air memperoleh Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pengendalian banjir.
Selain itu, bidang Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp11,07 triliun untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengelolaan air limbah. Kementerian PU juga menyoroti pentingnya program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dengan alokasi anggaran Rp1,65 triliun yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah. “IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambah Dody.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan akses air minum dan sanitasi, penguatan irigasi pertanian, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan hingga ke desa dan kawasan terpencil.
Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menjaga tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. “Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik,” pungkasnya.
Berita Terkait Jakarta
- Presiden Prabowo Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pembangunan Inklusif
- Indonesia Belum Temukan Kasus Hantavirus Jenis HPS
- Polisi Investigasi Kasus Penganiayaan Pengemudi Ojek Online di Jakarta Barat
- Kementerian P2MI dan ADKASI Tingkatkan Peran Daerah dalam Perlindungan Pekerja Migran
- Brimob Polri Distribusikan 387 Tandon Air Bersih di Aceh
