Headline.co.id, Jakarta ~ Aksi unjuk rasa akan digelar oleh aliansi mahasiswa dari lintas universitas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam demonstrasi ini, massa membawa lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu poin utamanya adalah desakan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Demonstrasi yang mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut” ini dijadwalkan berlangsung sejak siang hari. Sejumlah kelompok yang tergabung dalam aksi ini meliputi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Indonesia (UI), IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, serta organisasi kepemudaan seperti Front Mahasiswa Nasional dan Serikat Mahasiswa Progresif (Semar UI).
5 Poin Tuntutan Mahasiswa
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, memaparkan lima tuntutan utama yang diusung dalam aksi massa kali ini:
-
Desakan agar pemerintah segera menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
-
Tuntutan untuk menurunkan harga bahan-bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM).
-
“Ketiga, hentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Athof pada Kamis, 11 Juni 2026.
-
Tuntutan untuk mengakhiri praktik militerisme di sektor sipil.
-
“Terakhir, Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah,” tambahnya.
Kritik Terhadap Kondisi Ekonomi dan Politik
Menurut penilaian Athof, situasi politik dan perekonomian domestik saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Ia menyoroti fenomena lonjakan harga beras, menyempitnya ketersediaan lapangan kerja, hingga beratnya beban pajak yang harus ditanggung masyarakat.
“Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” kritik Athof.
Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini terkesan hanya terjadi di atas kertas, sementara realitas di meja makan masyarakat tetap memperlihatkan kesulitan.
Athof menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini tidak didasari oleh sentimen perbedaan politik, melainkan murni membela kepentingan rakyat yang dirugikan.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” pungkas Athof.
