Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax lebih dari 30 persen, sebuah langkah yang dianggap sulit dihindari di tengah tekanan fiskal dan biaya impor energi yang meningkat. Namun, kebijakan ini perlu segera diimbangi dengan pemberian bantuan sosial tunai yang tepat sasaran agar daya beli masyarakat tidak tertekan.
Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini merupakan konsekuensi dari semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi kombinasi tekanan yang kompleks, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, dan kebutuhan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah harus segera menyiapkan bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelas menengah bawah dinilai menjadi pihak yang paling berisiko menanggung dampak berantai dari kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Fakhrul menjelaskan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelompok pengeluaran transportasi berkontribusi sekitar 10 hingga 15 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Dalam kelompok tersebut, bahan bakar minyak menjadi salah satu komponen terbesar yang berpotensi memicu kenaikan biaya hidup.
Kecepatan penyaluran bantuan menjadi faktor krusial. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kecil risiko perlambatan konsumsi yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Fakhrul menilai pemerintah memiliki modal yang lebih baik dibandingkan satu dekade lalu untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Digitalisasi layanan publik, integrasi data kependudukan, sistem perbankan, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) memungkinkan proses identifikasi penerima bantuan dilakukan lebih akurat. “Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain perlindungan sosial, Fakhrul menilai kenaikan harga Pertamax perlu menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal yang lebih luas. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan memperkuat efisiensi program-program prioritas. Menurutnya, pasar akan melihat apakah kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktural yang berkelanjutan atau sekadar langkah jangka pendek untuk meredam tekanan fiskal.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program belanja besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tujuan sosial tetap tercapai dengan tata kelola yang lebih efisien. “Evaluasi dan efisiensi program belanja besar sangat penting,” katanya. Di sisi lain, penyesuaian harga energi dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi apabila dibarengi dengan kebijakan pendukung yang tepat. Berkurangnya tekanan subsidi energi dan meningkatnya disiplin fiskal dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut Fakhrul, persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika pemerintah mampu menunjukkan kemampuan mengendalikan risiko fiskal dan menjaga keberlanjutan APBN, tekanan terhadap rupiah berpotensi berkurang secara bertahap. “Keberhasilan kebijakan kenaikan harga BBM tidak hanya diukur dari berkurangnya beban subsidi, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat selama masa transisi,” ujarnya.
Fakhrul Fulvian menegaskan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara harus berjalan secara bersamaan agar Indonesia memperoleh manfaat jangka panjang berupa APBN yang lebih sehat, stabilitas ekonomi yang lebih kuat, serta fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. “Semua elemen ini harus berjalan bersamaan untuk mencapai manfaat jangka panjang,” kata Fakhrul.
