Headline.co.id, Jakarta ~ Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menguatkan reformasi internal dengan memperkuat sistem meritokrasi dan manajemen talenta. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melibatkan Ary Ginanjar, pendiri ESQ Corp., dalam pelaksanaan Assessment Center untuk Perwira Tinggi Polri pada kepangkatan Brigadir Jenderal Polisi Tahun Anggaran 2026. Acara ini dibuka oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada Selasa (9/6).
Keterlibatan pihak eksternal seperti Ary Ginanjar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk membangun tata kelola sumber daya manusia yang lebih transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Langkah ini juga menjawab rekomendasi KPRP terkait penguatan sistem merit dalam kaderisasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Polri.
Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan bahwa tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks. Tantangan tersebut meliputi dinamika geopolitik global, ancaman siber, kejahatan transnasional, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Polri membutuhkan pemimpin yang adaptif, berintegritas, humanis, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat melalui sistem kaderisasi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi.
As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar menjelaskan bahwa Assessment Center Polri merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem manajemen talenta yang modern dan berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan assessment center di berbagai institusi dunia saat ini tidak hanya digunakan untuk menilai kompetensi individu, tetapi juga untuk memetakan potensi kepemimpinan, kemampuan adaptasi, kapasitas kolaborasi, pengambilan keputusan, hingga kesiapan menghadapi perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
Anwar menegaskan bahwa keberadaan Assessment Center menjadi salah satu fondasi penting dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Polri. Penguatan Assessment Center juga menjadi bagian dari upaya transformasi SDM Polri yang sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045 serta berbagai rekomendasi reformasi kelembagaan yang mendorong tata kelola SDM yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ary Ginanjar menyatakan bahwa dunia saat ini memasuki era di mana keunggulan organisasi semakin ditentukan oleh kemampuannya mengelola dan mengembangkan talenta manusia. Berdasarkan berbagai kajian global, termasuk dari World Economic Forum (WEF), Ary menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan robotika akan mengubah banyak pola kerja konvensional. Oleh karena itu, kemampuan yang tidak dapat digantikan teknologi seperti kepemimpinan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, pengaruh sosial, integritas, dan pengambilan keputusan akan menjadi faktor pembeda utama.
Ary mengapresiasi langkah Polri yang mulai membangun Big Data talenta untuk memetakan potensi personel secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan. Ia menjelaskan bahwa asesmen modern tidak lagi berfokus pada pencarian kelemahan individu, melainkan mengungkap potensi autentik yang selama ini belum terpetakan. Menurut Ary, penempatan berbasis talenta akan menghasilkan personel yang lebih memahami makna tugasnya, lebih mandiri dalam bekerja, lebih cepat berkembang kompetensinya, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat.
Assessment Center Perwira Tinggi Polri Tahun Anggaran 2026 diikuti oleh 100 peserta dan menjadi bagian dari langkah konkret Polri dalam menindaklanjuti rekomendasi KPRP untuk memperkuat sistem meritokrasi, manajemen talenta, dan tata kelola SDM yang profesional. Melalui proses yang objektif serta keterlibatan perspektif eksternal, Polri berupaya memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi terbaik setiap personel. Pada akhirnya, penguatan kualitas pemimpin Polri diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.
