Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama Bank Sulselbar meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi transaksi keuangan daerah. Sekretaris Daerah Pangkep, Suriani, menyatakan bahwa penerapan KKI diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola keuangan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan transaksi tunai.
Suriani menambahkan, “Dengan diterapkannya KKI, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengadaan maupun perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan transparan.” Kepala BKAD Pangkep, Asri, menjelaskan bahwa peluncuran ini merupakan proyek percontohan pertama di Sulawesi Selatan yang menggunakan kartu kredit pemerintah langsung dari Bank Sulselbar.
Tiga organisasi perangkat daerah yang mulai menggunakan KKI adalah BKAD, BKPSDM, dan Badan Pendapatan Daerah. Pemkab Pangkep menargetkan seluruh perangkat daerah telah menggunakan KKI pada tahun 2026. Dari 29 perangkat daerah, 11 OPD telah melengkapi dokumen administrasi, sementara 18 OPD lainnya masih dalam proses penyelesaian. “Insyaallah bulan depan akan bersamaan semuanya menggunakan Kartu Kredit Indonesia,” ujar Asri.
Penggunaan KKI difokuskan untuk belanja operasional, khususnya pengadaan barang dan jasa serta belanja modal sesuai mekanisme pengadaan pemerintah. Asri menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang baik antarpejabat pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah. “Pengawasannya itu perlu komunikasi baik PA, PPTK, dan bendahara. Karena penggunaan Kartu Kredit Indonesia ini tidak boleh keluar dari DPA, perlu memang komunikasi terkait dengan pejabat-pejabat pengelola keuangan yang ada di perangkat daerah,” jelasnya.
Melalui penerapan KKI, Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap penyerapan anggaran daerah dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sistem transaksi yang lebih cepat, aman, efisien, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. “KKI ini tingkat keamanannya lebih bagus, cepat dan efisien, terkait juga dengan akuntabilitas dan transparansinya,” pungkasnya.
