Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak layak harus segera diperbaiki atau dihentikan operasinya. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 12 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
Dalam peninjauan langsung ke beberapa lokasi, Dudung menemukan sejumlah masalah serius terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan. Ia menekankan bahwa sertifikasi dan verifikasi dapur SPPG tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memastikan kondisi di lapangan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
Dudung mengungkapkan bahwa beberapa dapur ditemukan dalam kondisi tidak sesuai standar, seperti area dapur yang kotor, adanya belatung, palet yang tidak sehat, tempat pencucian yang tidak layak, serta ruangan dapur yang panas. Selain itu, area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering masih bercampur, yang seharusnya dipisahkan sesuai prinsip dasar pengelolaan dapur makanan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mendesak agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspensi. Program MBG, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto, bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dudung menekankan bahwa pelaksanaan program ini tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat. Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, diminta tidak menjadikan program ini sebagai ladang bisnis.
Masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, diminta untuk mewaspadai pelaksanaan program MBG di lapangan. Kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat. Dudung memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG dan akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar.
Pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
