Headline.co.id, Bandung ~ Sebanyak 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini beroperasi di seluruh Indonesia, menjadi pilar baru dalam penguatan ekonomi desa. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemanfaatan infrastruktur digital yang belum optimal, terutama bagi koperasi desa dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi tidak hanya berhenti pada penyediaan jaringan, tetapi juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen memperkuat peran KDKMP sebagai penggerak UMKM lokal di berbagai daerah.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Ekosistem Media Kementerian Komdigi, Farida Dewi Maharani, dalam Workshop Media “Cerita Koperasi Desa, Jadi Berita Bermakna” yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (6/5/2026). Farida menekankan pentingnya posisi strategis KDKMP dalam menopang ekonomi nasional. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru 40 persen yang telah masuk ke ekosistem digital.
“Transformasi digital UMKM dan koperasi desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi kolektif agar UMKM bisa naik kelas, lebih adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Farida. Ia menambahkan bahwa pemerintah melalui Komdigi telah membangun infrastruktur telekomunikasi secara masif, dengan cakupan jaringan 4G mencapai 98,95 persen populasi Indonesia, dan layanan 5G tersedia di 22 persen pusat ekonomi dan kawasan urban.
“Penguatan infrastruktur ini kami arahkan agar koperasi desa dan UMKM semakin terkoneksi dengan internet, membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing daerah,” jelasnya. Farida juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak harus selalu dimulai dari pusat, karena desa dan kelurahan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan baru jika didukung oleh konektivitas dan literasi digital yang memadai.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, menyatakan bahwa sejak diluncurkan pada Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 83 ribu KDKMP telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Koperasi ini dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai bagian dari modernisasi tata kelola.
“Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang modern, Simkopdes menjadi fondasi teknologi bagi Koperasi Merah Putih. Platform ini menjembatani transparansi, efisiensi operasional, dan kemudahan akses bagi seluruh anggota,” ujar Riza Azmi.
Workshop Media “Cerita Koperasi Desa, Jadi Berita Bermakna” yang diadakan di Semarang merupakan kali kedua setelah acara serupa di Bandung pada 22 April 2026. Kegiatan ini bertujuan mendorong media massa untuk mengangkat kisah koperasi desa dan UMKM secara lebih kontekstual, relevan, dan bernilai berita. Media massa memiliki peran strategis dalam mengangkat kisah koperasi desa sebagai narasi utama pembangunan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain Riza Azmi, hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Sulistyo Bramiyanto, serta Jurnalis Senior dan Akademisi Universitas Padjadjaran, Abie Besman. Abie menekankan pentingnya pendekatan jurnalistik yang kuat dalam mengemas cerita koperasi desa agar menarik bagi publik luas.
“Berita harus punya denyut. Cari nilai beritanya—apa dampaknya bagi masyarakat, apa konfliknya, apa kebaruannya. Kalau tidak menarik, koperasi akan sulit ‘dijual’ ke publik,” kata Abie. Ia menilai pemberitaan koperasi kerap terjebak dalam narasi aman dan seremonial, sehingga kehilangan relevansi. Padahal, cerita tentang koperasi desa memiliki sisi kemanusiaan, keberlanjutan, dan dampak sosial yang kuat jika digali dengan tepat.
Workshop Media ini menjadi langkah strategis Komdigi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan KDKMP dengan mengedepankan prinsip BEJO’S—Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat. Melalui pendekatan praktik jurnalistik, media diharapkan mampu menghadirkan liputan yang faktual, berimbang, dan edukatif, sekaligus memperkuat pemahaman publik terhadap peran koperasi desa dalam pembangunan ekonomi nasional.
