Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan perlunya transformasi sistem pelatihan aparatur sipil negara (ASN) agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk “Systemic Impact through Transformative Training” yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability (IDOS) di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Dalam sambutannya, Rini menyoroti bahwa tantangan birokrasi saat ini tidak hanya sebatas penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi yang efektif di tengah kompleksitas sistem nasional. “Kebijakan tanpa manusia hanyalah selembar kertas, sementara manusia tanpa kebijakan akan kehilangan arah,” ujarnya.
Rini mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi skala sistem yang besar, dengan puluhan juta penduduk, jutaan perusahaan, serta ratusan badan usaha milik negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. Reformasi birokrasi Indonesia 2025–2045 mengusung paradigma baru, yaitu penyelesaian masalah sebagai inti reformasi. Pemerintah menerapkan tiga prinsip utama: sinergi kebijakan lintas sektor, pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman, serta fokus pada implementasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa capaian indeks kinerja Indonesia pada 2024 menunjukkan peningkatan signifikan di tingkat regional dan global, sebagai hasil dari fokus pada penguatan kebijakan dan manajemen SDM ASN. Rini juga menyoroti perubahan pendekatan pelatihan ASN dari berbasis kegiatan (event-based) menjadi berbasis ekosistem pembelajaran. Melalui konsep corporate university, pemerintah menerapkan model 70:20:10 yang menekankan 70% pembelajaran melalui pengalaman langsung (learning by doing), 20% melalui kolaborasi dan pembinaan (coaching), dan 10% melalui pelatihan formal.
“Fokus kita bukan lagi berapa banyak ASN yang dilatih, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi birokrasi. Menurutnya, kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam menghasilkan solusi yang adaptif sesuai kebutuhan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa inklusi harus menjadi bagian integral dari desain kebijakan dan pelayanan publik. “Ukuran keberhasilan adalah apakah kebijakan ini benar-benar membantu masyarakat—mulai dari ibu di Papua hingga nelayan di Maluku,” ujarnya.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah mendorong penguatan riset bersama terkait dampak pelatihan ASN, program pertukaran talenta antarlembaga, serta pengembangan kurikulum kepemimpinan publik global. Konferensi ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat transformasi birokrasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan peningkatan kualitas layanan publik.
