Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Rabu, 25 Maret 2026.
Menteri Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah dari presiden sebesar Rp10,6 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Anggaran ini akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung,” ujar Tito.
Pemerintah pusat mengimbau agar kepala daerah di wilayah yang relatif aman bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga yang mengalami kerusakan berat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang. “Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa semua daerah dapat pulih secara merata,” tambah Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Fokus pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencakup penyediaan hunian tetap, pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan, serta pemulihan fasilitas layanan dasar. “Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” tutur Mendagri Tito Karnavian.
