Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan di Situation Room Bina Graha, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026).
Suharyanto menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan sesuai rencana. Fokus utama penanganan saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Kepala BNPB juga menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, penyaluran dana tunggu hunian, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Suharyanto. Ia menambahkan, jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana, maka pembangunan akan dilakukan oleh BNPB. Masyarakat yang ingin membangun rumahnya sendiri juga diperbolehkan, dengan pendampingan dan petunjuk teknis agar tetap aman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat. Menurut Tito, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang muncul.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatra. Ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pascabencana selesai. Selain itu, pembangunan kembali diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih aman, serta lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
