Headline.co.id ~ Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempromosikan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi atau edutrip dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026. Ajang yang berlangsung pada 30 September–2 Oktober 2026 di SIS North East Jakarta (SIS NEJ) itu diikuti para pimpinan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Indonesia. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan desa wisata sebagai ruang belajar di luar kelas yang menggabungkan budaya, alam, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Kemenpar menghadirkan enam desa wisata serta memaparkan kesiapan program, fasilitas, dan standar keselamatan untuk mendukung kunjungan pelajar.
Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan, desa wisata memiliki potensi untuk menjadi laboratorium pembelajaran bagi siswa. Menurut dia, pengalaman belajar secara langsung di desa dapat memperkenalkan kearifan lokal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.
“Indonesia memiliki potensi desa wisata yang sangat kaya dan siap menjadi laboratorium belajar di luar kelas bagi para siswa. Melalui partisipasi dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026, kami memperkenalkan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi unggulan yang berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan,” ujar Made dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Enam desa wisata diperkenalkan
Enam desa wisata yang dihadirkan Kemenpar dalam konvensi tersebut adalah Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Wisata Krebet di Bantul, D.I. Yogyakarta; Desa Wisata Les dan Desa Wisata Sudaji di Buleleng, Bali; Desa Wisata Bugisan di Klaten, Jawa Tengah; serta Desa Wisata Selamanik di Ciamis, Jawa Barat.
Perwakilan desa wisata tidak hanya mengikuti pameran, tetapi juga menjadi panelis dalam diskusi interaktif bertajuk “Talkshow Desa Wisata”. Dalam diskusi itu, mereka memaparkan keunikan dan potensi masing-masing desa, peluang pembelajaran bagi siswa, serta kesiapan fasilitas dan standar keselamatan untuk mendukung program wisata edukasi sekolah.
Konvensi tersebut diselenggarakan oleh perkumpulan sekolah yang tergabung dalam SPK Indonesia. Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Rooted in Heritage, Empowered by Humanity, Driven by Leadership” dan dihadiri kepala sekolah, direktur akademik, koordinator kurikulum, serta guru pembina.
Saat ini, lebih dari 460 sekolah di Indonesia tercatat terdaftar dalam Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Jumlah tersebut dinilai membuka peluang bagi desa wisata untuk menjangkau segmen wisata edukasi dan membangun kemitraan berkelanjutan dengan institusi pendidikan.
Program edutrip diselaraskan dengan kurikulum
Made mengatakan, pemasaran langsung kepada pengambil keputusan di sekolah diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan kurikulum dengan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata.
“Melalui promosi dan pemasaran langsung kepada para pengambil keputusan di sekolah, kami berharap tercipta keterhubungan kebutuhan kurikulum sekolah dan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata,” kata Made.
Menurut dia, penyelarasan potensi desa wisata dan kebutuhan kurikulum sekolah menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing wisata edukasi. Karena itu, Kemenpar memiliki program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas serta kesiapan desa wisata dalam menerima kunjungan pelajar.
Salah satu fokus peningkatan kualitas adalah penguatan kurikulum dan experiential education. Pengelola desa wisata didorong menyiapkan paket pembelajaran aktif yang dapat dikaitkan dengan sejumlah mata pelajaran, seperti sains, kebudayaan, ilmu sosial, ekologi, dan kewirausahaan.
Melalui pendekatan tersebut, perjalanan siswa tidak hanya diarahkan untuk mendapatkan pengalaman rekreasi. Siswa juga dapat belajar secara langsung dari lingkungan, budaya, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat di desa wisata.
Keselamatan dan transaksi menjadi perhatian
Selain materi pembelajaran, Kemenpar menekankan pemenuhan standar keselamatan bagi peserta wisata edukasi. Aspek yang diperhatikan mencakup prosedur keselamatan, manajemen risiko, dan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan rombongan sekolah.
Kemenpar juga mendorong desa wisata menyediakan skema transaksi yang transparan. Bentuknya lain penawaran harga khusus bagi rombongan sekolah melalui B2B price atau group package, serta pilihan pembayaran nontunai untuk memudahkan institusi pendidikan merencanakan perjalanan wisata edukasi.
“Promosi wisata edukasi dan pemenuhan kualifikasi destinasi merupakan dua pilar utama dalam pengembangan wisata edukasi di desa wisata. Dengan demikian, desa wisata dapat menjadi mitra pembelajaran yang terpercaya bagi institusi pendidikan,” ujar Made.
Made berharap partisipasi Kemenpar dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026 memperluas pemanfaatan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi berkelanjutan. Kehadiran wisatawan dari segmen pelajar juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Pengembangan wisata edukasi menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pariwisata hingga tingkat desa. Kekayaan budaya, alam, pengetahuan lokal, dan aktivitas keseharian masyarakat diposisikan sebagai pengalaman pembelajaran yang bernilai.
“Langkah ini sekaligus mendukung kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) serta memacu pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara dari segmen pelajar,” kata Made.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
