Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait. Rapat ini membahas usulan program kebutuhan air tanah, air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk pemenuhan Readiness Criteria (RC).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyatakan bahwa dari berbagai permasalahan dan masukan yang muncul dalam rapat, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan bersama. Pertama, pentingnya kolaborasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, balai terkait, serta DPRD. Semua pihak diharapkan dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait pembangunan dan penanganan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
Kedua, perlunya rekomendasi terkait pencapaian atau penetapan Surat Keputusan (SK) kewenangan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota. Espin menyebutkan bahwa hal ini sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral pemerintah provinsi, kabupaten/kota, balai, maupun DPRD agar program pembangunan dapat berjalan secara terpadu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selanjutnya, terkait unit desain perencanaan yang disampaikan oleh pihak balai, rencananya akan dikoordinasikan melalui Bappeda dengan mengumpulkan para perencana dari seluruh daerah. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi melalui improvisasi perencanaan maupun langkah-langkah teknis lainnya, mengingat Balai Sungai memiliki sumber daya manusia dengan kriteria dan sertifikasi khusus untuk pekerjaan irigasi dan kegiatan terkait.
Komisi III juga meminta kepada seluruh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota agar memperkuat koordinasi dan mengesampingkan ego sektoral. Untuk mempermudah komunikasi, Komisi III berencana mengumpulkan nomor kontak para kepala dinas sehingga koordinasi dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, Komisi III menegaskan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi tidak lagi melihat batasan wilayah daerah pemilihan.
“Apabila ada informasi dari kementerian terkait program pembangunan, maka akan segera kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Begitu pula jika ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi, khususnya kepada Gubernur, maka kami akan segera berkoordinasi dan melakukan audiensi bersama,” ujar Espin, Selasa (10/3/2026).
Dalam rapat tersebut juga disinggung program Gubernur terkait hilirisasi peternakan di wilayah Tolango yang berpotensi mendorong pengembangan sektor peternakan. Komisi III menilai perlu adanya rekomendasi kepada Gubernur serta kemungkinan peninjauan lapangan bersama Balai Sungai untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung.
Espin Tulie menegaskan bahwa setiap program tentu memiliki tantangan, namun melalui koordinasi dan kerja sama yang baik, berbagai kendala dapat diminimalisir sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan bahwa berkat kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta balai-balai yang ada di Provinsi Gorontalo, sejumlah capaian positif berhasil diraih. Di antaranya Provinsi Gorontalo menempati peringkat pertama dalam hal pendapatan daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri, serta berada pada peringkat lima dalam penggunaan anggaran dengan total sekitar Rp1,5 triliun pada tahun 2025.
“Dengan kolaborasi tersebut pula, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya. Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi tersebut, Komisi III bersama seluruh pihak yang terlibat bersepakat untuk membentuk grup komunikasi bersama guna memperkuat koordinasi dan mempercepat tindak lanjut berbagai program pembangunan di daerah.
Selain itu, Kepala Dinas dari Kabupaten Boalemo juga menyampaikan terkait pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang di lokasi tersebut terdapat persoalan sungai yang perlu diperbaiki. Hal ini dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut tidak mengalami hambatan.
