Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan dan keamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Warsito, Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga terkait kebijakan haji dan umrah selama masa konflik militer. Dalam rapat tersebut, Warsito menyebutkan bahwa sekitar 33 ribu jamaah umrah Indonesia berada di Arab Saudi selama Ramadan.
Melalui pernyataan resmi yang dikutip pada Kamis (5/3/2026), Warsito menjelaskan bahwa beberapa jamaah mengalami kendala dalam keberangkatan dan kepulangan. “Kami telah menerima laporan mengenai sejumlah jamaah yang menghadapi kesulitan,” ujar Warsito. Kemenko PMK juga menekankan pentingnya skenario alternatif dalam situasi darurat, seperti penundaan, penjadwalan ulang, pengaturan transit, hingga evakuasi jika diperlukan. Langkah perlindungan juga disiapkan bagi jamaah yang terdampak pembatalan atau penundaan perjalanan.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, melaporkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh telah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, sekitar 300 jamaah umrah Indonesia mengalami kendala kepulangan. Data ini diperoleh melalui laporan hotline dan pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, serta Bandara Madinah. “Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” jelas Abdul Aziz.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah telah merespons perkembangan situasi sejak 28 Februari 2026 dengan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial. Hingga saat ini, belum ada indikasi gangguan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Jeddah dan Madinah, masih beroperasi. Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap dalam status mitigasi dan kewaspadaan, termasuk memastikan keamanan rute penerbangan yang transit di kawasan Timur Tengah.
Kemenko PMK menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan asesmen risiko berkelanjutan. “Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” tegas Warsito.
