Headline.co.id, Pontianak ~ Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, memimpin penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor Gubernur pada Jumat (20/2/2026) pagi ini menekankan pentingnya penguatan fondasi transformasi pembangunan dan peningkatan daya saing daerah berbasis kinerja, inklusivitas, serta keberlanjutan.
Acara yang mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh Forkopimda, Sekda Provinsi Kalbar Harisson, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar Linda Purnama, serta perwakilan dari berbagai instansi dan latar belakang. Forum ini juga menandai satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa tahun pertama masa kepemimpinan ini merupakan fase krusial dalam membangun fondasi pembangunan daerah berbasis kinerja. “Satu tahun pertama ini adalah fase krusial dalam membangun fondasi pembangunan daerah berbasis kinerja,” ujar Gubernur.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selama satu tahun terakhir, fondasi transformasi pembangunan yang dibangun mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,39 persen, melampaui target daerah dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. “Keberhasilan ekonomi ini juga berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan yang agresif. Angka kemiskinan di Kalimantan Barat berhasil ditekan menjadi 5,97 persen,” tambahnya.
Capaian positif lainnya termasuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,63 persen dan perbaikan Rasio Gini menjadi 0,308, yang mencerminkan distribusi ekonomi yang semakin inklusif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat signifikan menjadi 72,09, menempatkan Kalbar di posisi 4 besar pertumbuhan tertinggi nasional.
Gubernur memberikan catatan serius terkait IPM, yang saat ini berada di angka 72,09. Dalam rancangan awal RKPD 2027, Gubernur menargetkan IPM mencapai 73,11 dan meminta jajarannya untuk tidak terbiasa menargetkan skor kecil. Ia membandingkan dengan Kalimantan Timur yang sudah mencapai angka di atas 80. “Kita harus berani menargetkan lebih tinggi, jangan puas dengan angka kecil,” tegas Gubernur.
Norsan juga menyampaikan bahwa implementasi program Desa Mandiri kini telah mencapai 51,07 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan dari pinggiran. Pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Norsan–Krisantus. Di sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup masyarakat Kalbar kini mencapai 74,28 tahun. Pemerintah juga terus melakukan intervensi masif untuk menekan prevalensi stunting pada balita yang saat ini berada pada angka 14 persen. Angka Harapan Lama Sekolah kini mencapai 12,69 tahun dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di angka 31,16.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak, meskipun tantangan ke depan masih besar dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.
Di sektor kelistrikan, target ambisius ditetapkan untuk tahun 2026-2029. Perwakilan dari PLN Kalimantan Barat memaparkan rencana pembangunan listrik desa di 60 lokasi pada tahun 2026, termasuk penyediaan PLTS Supersun bagi 338 sekolah dengan daya 1.300 – 2.200 VA untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Menutup arahannya, Gubernur juga mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terbaik demi masa depan Kalimantan Barat yang lebih maju. “Mari kita bersama-sama membangun Kalimantan Barat yang lebih baik,” tutup Gubernur melalui bait pantunnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga pengendalian inflasi, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergi yang kuat antar lembaga serta sektor swasta. Dalam keterangannya, Wagub menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengundang pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam merumuskan solusi konkret terkait angka pengangguran. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal. “Kita harus memanfaatkan dana CSR untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal,” ujar Krisantus.
Terkait sektor pendidikan, Krisantus menyoroti bahwa kendala di lapangan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga faktor kesehatan dan aksesibilitas. Menurutnya, siswa yang sering mengalami gangguan kesehatan atau terkendala jarak tempuh yang sulit menuju sekolah akan terhambat proses belajarnya. “Kita harus memastikan aksesibilitas dan kesehatan siswa terjamin,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Wagub Krisantus juga memberikan perhatian serius pada isu ekonomi, khususnya inflasi dan kenaikan harga komoditas pokok. Beliau menilai langkah taktis seperti operasi pasar tidak bisa menjadi solusi tunggal yang dilakukan terus-menerus. “Kita perlu solusi jangka panjang untuk mengatasi inflasi,” tegas Wagub.
Pada kesempatan ini, juga ada beberapa masukan dari unsur publik. Kepala BKKBN Kalbar, Nuryamin, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap 30 indikator pembangunan. Ia mendorong keberanian untuk memasukkan capaian IPM secara lebih spesifik dalam peta jalan pembangunan. Selain itu, kolaborasi CSR perusahaan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar dari masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur sanitasi (jamban) serta penguatan gizi masyarakat melalui program-program pemerintah. “Kita harus berani mengevaluasi indikator pembangunan secara menyeluruh,” jelas Nuryamin.
Senada dengan hal tersebut, Kabaperida Kabupaten Mempawah, Ani Febrianto, menekankan pentingnya konsep pembangunan yang didukung oleh teknologi. Ia mengusulkan agar Provinsi membangun aplikasi berbasis data geospasial yang mencakup informasi by name by address. “Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” ujar Ani.
Selanjutnya, Wakil Ketua MPK Kalbar, Aida Mochtar, memberikan catatan kritis mengenai aspek inklusivitas. Ia mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga aspek holistik seperti sosial budaya, lingkungan hidup, serta perlindungan perempuan dan anak. “Pembangunan harus inklusif dan holistik,” tegas Aida sembari menyarankan penggunaan platform digital seperti G-Form untuk menjaring masukan organisasi publik secara lebih luas.
Menutup rangkaian diskusi, Staf Ahli Gubernur Kalbar Ansfridus Juliardi Andjoe menyampaikan kebanggaannya atas capaian Indeks Desa Mandiri (IDM) Kalbar yang kini menempati posisi 4 besar nasional. Sebagai langkah keberlanjutan, ia mengusulkan penyelesaian IPM melalui pembentukan Satgas IPM di Kalimantan Barat seperti halnya capaian yang diraih oleh satgas stunting Provinsi Kalbar untuk memastikan koordinasi antar-instansi berjalan lebih taktis.
