Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan komitmennya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola sektor transportasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dudy menekankan bahwa tindak lanjut ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan peningkatan layanan transportasi.
Dudy menjelaskan bahwa di tengah dinamika efisiensi fiskal dan tuntutan peningkatan layanan publik, Kementerian Perhubungan berupaya menjaga keseimbangan disiplin anggaran, penguatan keselamatan, peningkatan konektivitas, serta keberlanjutan layanan transportasi. Pada Semester II 2024, BPK melakukan lima pemeriksaan yang mencakup audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan ini memuat sejumlah temuan dan rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan sistem, prosedur, dan penguatan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hingga Semester I 2025, progres tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 87,29 persen dari total 1.919 rekomendasi. Sebanyak 1.675 rekomendasi telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses sesuai ketentuan. Selain itu, Kemenhub juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2025 atas sejumlah objek pemeriksaan. Seluruh rekomendasi dari laporan tersebut kini dalam tahap penyelesaian administratif dan teknis.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mempercepat penyelesaian, Kemenhub melakukan langkah terintegrasi, lain menyampaikan surat pemberitahuan rekomendasi kepada seluruh unit kerja, melakukan pemantauan lapangan, pembahasan dengan unit Eselon I, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dudy menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK dipandang sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan program transportasi. Konsistensi tersebut mengantarkan Kemenhub mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024.
“Kami berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi sebagai dasar perbaikan terukur agar pembangunan transportasi semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Dalam rapat kerja itu juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi 88,88 persen dari pagu efektif. Sementara alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun diarahkan untuk mendukung keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional yang inklusif serta berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.
