Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, berbicara dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang diadakan oleh Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/2/2026). Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh, menjadi forum penting untuk berbagi strategi percepatan pemulihan Aceh setelah bencana banjir dan longsor.
Safrizal menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Satuan Tugas PRR Pascabencana di Wilayah Sumatera, yang dibentuk pada Januari 2026, telah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana di 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh. “Jika ada kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka Pak Tito selaku Kepala Satgas Nasional akan menghubungi Menteri terkait untuk mendapat solusi cepat,” ujarnya.
Dalam simposium tersebut, Safrizal juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi pascabencana yang telah menjadi fokus pemerintah sejak akhir 2025. “Berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat seperti cash for work, padat karya, dan bantuan UMKM terus diperkuat agar warga terdampak banjir dan longsor memiliki sumber pendapatan, sehingga aktivitas ekonomi juga kembali berjalan,” imbuhnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Safrizal menambahkan bahwa pengalaman dari penanganan bencana besar sebelumnya, seperti tsunami 2004, memberikan pelajaran penting. “Pengalaman pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah empat bulan. Kini, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) satu bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan berbagai upaya pemulihan yang terus berjalan di Aceh, termasuk transisi dari masa tanggap darurat ke fase pemulihan yang dilakukan sejak akhir Januari 2026. Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana, dengan tujuan mempercepat pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Simposium ini menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan pemikiran dan rekomendasi strategis dari berbagai pihak, mulai dari penggiat diaspora Aceh, akademisi, hingga praktisi pembangunan. Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas PRR, sebagai bahan masukan penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh senior dan sesepuh Aceh seperti Mustafa Abubakar, Ketua Umum Diaspora Global Aceh Sofyan A. Djalil, Abdul Latief, Azwar Abubakar, Taufikulhadi, dan Surya Darma serta ratusan peserta diaspora Aceh dari berbagai kalangan.
