Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan menciptakan lapangan kerja baru pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui Sinkronisasi dan Koordinasi dalam Sarasehan Multi-Stakeholder untuk Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kawasan Widuri Kendal dan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari di Desa Wonosari, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, pada Kamis (12/2/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026, bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja baru. “Kami berkomitmen untuk mencapai target ini melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat,” kata Haris dalam keterangan resminya pada Jumat (13/2/2026).
Kawasan Widuri telah menunjukkan sejumlah capaian konkret, termasuk berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal dengan perputaran dana mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per SPPG. Selain itu, terdapat koperasi mandiri masyarakat yang berperan sebagai penggerak ekonomi produktif warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sarasehan ini juga menegaskan komitmen untuk memperkuat Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal. Haris menambahkan bahwa Kawasan Widuri Pegandon, yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada 17 September 2025, kini memasuki lima bulan masa implementasi dan menunjukkan perkembangan signifikan sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata masyarakat, di mana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan,” ujar Haris. Sarasehan ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah yang masih membutuhkan intervensi terintegrasi. Di Desa Wonosari, tercatat 576 individu berada pada desil 1 (14,53 persen), sementara di Kabupaten Kendal jumlah individu pada desil 1 mencapai 35.612 orang (9,3 persen). Di Provinsi Jawa Tengah, lebih dari 4,06 juta individu (10,15 persen) masih berada pada kelompok desil 1.
Data tersebut menegaskan urgensi pendekatan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Melalui forum ini, Kemenko PM mendorong terbangunnya kolaborasi dan simbiosis mutualisme lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di kawasan perdesaan. Haris menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan kawasan sangat bergantung pada kesinambungan koordinasi, konsistensi intervensi program, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
