Headline.co.id, Tanah Datar ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat, berupaya memperkuat strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di awal tahun 2026. Langkah ini ditunjukkan dengan partisipasi Wakil Bupati Tanah Datar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara virtual pada Senin, 12 Januari 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan membahas strategi nasional serta daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga. Selain itu, rapat juga bertujuan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan.
Setelah mengikuti rapat, Wakil Bupati Ahmad Fadly menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ia menyatakan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Datar.
Ahmad Fadly juga menegaskan pentingnya perencanaan strategi yang matang agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dengan harga yang stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa inflasi kalender nasional dari Januari hingga November 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dengan inflasi bulanan rata-rata 0,64 persen. Angka ini dianggap ideal karena seimbang bagi produsen maupun konsumen.
Di awal tahun 2026, pemerintah daerah diminta lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya dalam menghadapi Ramadan. Selain isu inflasi, pemerintah daerah di wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam juga diminta mempercepat penyampaian data kerugian akibat bencana sebagai dasar penanganan lanjutan oleh pemerintah pusat.
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Prokopim/hr-anis)
