Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) mengadakan audiensi virtual dengan perwakilan Cloudflare untuk membahas pemenuhan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia. Pertemuan ini merupakan langkah awal dialog pemerintah dan salah satu penyedia infrastruktur internet terbesar di dunia. Audiensi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa dialog tetap diutamakan untuk memastikan kepatuhan berjalan dengan baik. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (25/11/2025) tersebut, hadir Carly Ramsey, Head of Public Policy APAC, dan Smrithi Ramesh, Lead for Government Outreach APAC dari Cloudflare. Mereka membahas dua agenda utama, yaitu pemenuhan kewajiban pendaftaran PSE sesuai PM Kominfo No. 5/2020 dan penguatan kerja sama moderasi konten, terutama terkait konten digital negatif atau melanggar hukum.
Cloudflare menunjukkan sikap kooperatif dalam audiensi ini. Mereka menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut kewajiban pendaftaran dan menyatakan kesiapan menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi guna mendukung proses moderasi konten. Langkah ini membuka peluang kolaborasi yang lebih erat pemerintah Indonesia dan perusahaan global yang menjadi bagian dari infrastruktur penting internet dunia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut ketentuan pendaftaran dan menyatakan kesiapan penyediaan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi dalam mendukung proses moderasi konten,” jelas Dirjen Alexander. Cloudflare juga menjelaskan batasan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur yang tidak melakukan kurasi konten secara langsung. Komdigi menghargai penjelasan tersebut dan memandang penyediaan kanal pelaporan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap prioritas pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap aman.
Meskipun demikian, Komdigi menegaskan bahwa proses dialog tidak mengubah kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh PSE lingkup privat, termasuk Cloudflare. Proses pendaftaran tetap harus dipenuhi sesuai mekanisme dalam PM Kominfo No. 5/2020. “Kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan digital dan memastikan seluruh layanan yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan yang sama,” kata Dirjen Sabar.
Komdigi memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Pemerintah memandang kerja sama yang saling menghormati sebagai fondasi untuk menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, sekaligus memastikan bahwa perusahaan global pun memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional. “Kementerian Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti setiap PSE Lingkup Privat yang belum memenuhi ketentuan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Dirjen.
Cloudflare adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE sesuai peraturan perundang-undangan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
