Headline.co.id, Jakarta ~ Nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya. Di tengah perkembangan tersebut, Gibran mengajukan pengunduran diri dalam bentuk penyampaian niat kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan selama sekitar 2,5 jam itu berlangsung ketika persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian dalam dinamika hukum dan ketatanegaraan. Meski demikian, pemerintah memastikan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kabar Gibran mengajukan pengunduran diri tersebut dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa keinginan mundur disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo sebagai respons atas perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan MA dan MK.
Meski Gibran mengajukan pengunduran diri secara lisan, belum ada kepastian bahwa niat tersebut akan berlanjut menjadi pengunduran diri resmi. Presiden Prabowo juga tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Putusan MA dan MK Picu Ketidakpastian Nasib Gibran
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden, meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama mengenai konsekuensinya terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA perlu dicermati secara serius.
Menurut Yusril, terdapat pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang menyinggung pelanggaran serius dan dinilai berkaitan dengan kepentingan demokrasi serta kehidupan ketatanegaraan.
Meski demikian, ia menegaskan putusan pengadilan tidak otomatis mengakibatkan Gibran kehilangan jabatannya.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prabowo Tidak Menolak Niat Mundur, Gibran Ingin Buktikan Dokumen Pendidikan
Di tengah ketidakpastian mengenai kelanjutan jabatannya, Gibran disebut masih ingin menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Ia sekaligus membantah informasi yang menyebutkan Presiden secara langsung menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.
Keinginan Gibran untuk menempuh proses hukum tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Yusril.
Yusril menilai pembuktian kembali dokumen pendidikan melalui PTUN sulit dilakukan apabila berkaitan dengan materi perkara yang telah diputus MA dan memiliki kekuatan hukum tetap.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.
Yusril Singgung Kemungkinan Pemakzulan Gibran
Selain pengunduran diri secara sukarela, Yusril turut menyoroti mekanisme pemberhentian wakil presiden melalui proses pemakzulan atau impeachment.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan salah satu prosedur konstitusional yang dapat menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan hukum yang dihadapi Gibran.
Yusril menjelaskan bahwa proses pemakzulan dapat dimulai melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan penyampaian pernyataan pendapat.
Selanjutnya, proses tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Namun, pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan tidak berarti Gibran telah diberhentikan atau secara otomatis kehilangan kedudukannya sebagai wakil presiden.
Yusril menilai persoalan tersebut cukup kompleks karena berkaitan dengan putusan MA dan MK terhadap materi hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara konsekuensi putusan pengadilan, mekanisme pengunduran diri sukarela, dan prosedur pemberhentian melalui pemakzulan.
Gibran Masih Menjabat, Pengunduran Diri Harus Melalui MPR
Di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai masa depan politik Gibran, Yusril memastikan belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Oh iya. Kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan bahwa seorang wakil presiden yang ingin mengundurkan diri harus menempuh prosedur ketatanegaraan dengan menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
Apabila pengunduran diri tersebut kemudian diproses dan menimbulkan kekosongan jabatan, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua calon wakil presiden baru.
Kedua calon yang diajukan Presiden harus dilengkapi dokumen persyaratan untuk selanjutnya dipilih melalui mekanisme di MPR.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” jelas Yusril.
Yusril menegaskan bahwa prosedur tersebut baru berlaku apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
Dengan demikian, niat Gibran untuk mundur yang disampaikan kepada Presiden Prabowo belum dapat diartikan sebagai berakhirnya masa jabatannya.
Hingga keterangan pemerintah pada Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kelanjutan nasib Gibran kini bergantung pada perkembangan proses hukum dan keputusan yang ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan. Sementara itu, polemik putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikannya masih menjadi persoalan penting yang melatarbelakangi ketidakpastian tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
