Headline.co.id, Bekasi ~ Kementerian Agama menjadikan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi percontohan penerapan Early Warning System (EWS) SI-Rukun untuk mendeteksi potensi konflik sosial berdimensi keagamaan. Penerapan sistem tersebut diperkuat dengan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai Sahabat SI-Rukun. Langkah itu dibahas dalam pertemuan Kemenag dan pengurus FKUB yang berlangsung secara luring di Bekasi serta daring melalui Zoom Meeting, Selasa (10/11/2026). Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag menargetkan deteksi dan penanganan potensi masalah dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berbasis data.
EWS SI-Rukun Libatkan Penyuluh Agama dan Penghulu
SI-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang untuk mengenali dan memetakan gejala awal gesekan sosial berdimensi keagamaan. Sistem ini diharapkan dapat membantu mencegah potensi gesekan berkembang menjadi konflik terbuka.
Kementerian Agama tidak hanya mengembangkan perangkat lunak, tetapi juga membangun ekosistem kolaborasi yang melibatkan tenaga lapangan serta lintas kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama dan penghulu menjadi inputer data utama di lapangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Kamaruddin Amin, mengatakan kemajemukan suku, agama, dan budaya di Indonesia memiliki potensi kerawanan apabila tidak dikelola melalui mitigasi yang tepat. Disharmoni sosial, menurut dia, dapat menjadi celah yang merugikan stabilitas nasional.
Karena itu, EWS SI-Rukun dipandang penting untuk mendeteksi sekaligus merespons setiap potensi masalah secara cepat dan terukur.
“SI-Rukun bukan sekadar aplikasi EWS, melainkan instrumen untuk membangun ekosistem kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan,” tegas Prof. Kamaruddin dalam pertemuan tersebut.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), M. Adib Abdushomad, menyampaikan bahwa bimbingan teknis EWS SI-Rukun telah menjangkau sekitar 20.000 peserta. Peserta tersebut terdiri atas penyuluh agama dan penghulu yang berperan sebagai inputer data utama.
Untuk menjaga kesinambungan dan ketepatan pelaporan, keaktifan penginputan data di lapangan juga akan diintegrasikan ke dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
FKUB Sampaikan Masukan untuk Penguatan Sistem
Pertemuan di Bekasi diisi dengan simulasi teknis pengisian aplikasi dan diskusi interaktif. Sesi tersebut dipandu oleh Dr. Adimin Diens dan Dr. Paulus Tasik Galle’.
Dalam diskusi, perwakilan FKUB dari berbagai kabupaten dan kota menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan EWS SI-Rukun. Masukan itu mencakup pentingnya pemberian akses akun khusus bagi FKUB, pembekalan kapasitas secara berkala, serta penguatan jejaring.
FKUB juga menyoroti kebutuhan regulasi dan dukungan anggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan sistem deteksi dini dapat berjalan secara berkelanjutan di wilayah masing-masing.
Keterlibatan FKUB dinilai menjadi bagian penting dalam penyediaan informasi dan validasi sosial. Peran tersebut melengkapi tugas para inputer lapangan dalam memasukkan data mengenai kondisi kerukunan dan potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.
Tiga Provinsi Tandatangani Deklarasi Sahabat SI-Rukun
Pertemuan tersebut diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Sahabat SI-Rukun oleh tokoh serta pengurus FKUB dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Melalui deklarasi itu, FKUB di tiga provinsi percontohan menyatakan keterlibatan sebagai bagian dari ekosistem deteksi dini Kementerian Agama.
Ada tiga poin utama dalam deklarasi tersebut. Pertama, FKUB menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi aplikasi EWS SI-Rukun di wilayah kerja masing-masing.
Kedua, FKUB bersedia menjadi narasumber informasi tepercaya secara sukarela untuk menyuplai data dan validasi sosial bagi para inputer di lapangan.
Ketiga, FKUB menyatakan kesiapan menjadi aktor utama dalam tindak lanjut penanganan dan mitigasi potensi konflik sosial berdimensi keagamaan yang didasarkan pada data EWS SI-Rukun.
Dengan deklarasi tersebut, pengurus FKUB di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam menghadirkan sistem deteksi dini yang humanis, responsif, dan inklusif. Langkah itu diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan rukun.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
