Headline.co.id (Jakarta) — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan pelaksanaan ramp check atau inspeksi keselamatan menyeluruh di seluruh moda transportasi nasional. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan seluruh armada laik operasi dan perjalanan masyarakat berjalan aman dan nyaman.
“Kami akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk dengan sumber daya manusianya. Melalui ramp check, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Pelaksanaan ramp check dimulai pada 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026. Untuk moda transportasi darat, pemeriksaan mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis dengan target 15.000 kendaraan. Di moda kereta api, pemeriksaan difokuskan pada sarana, prasarana, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara di sektor udara, ramp check dilakukan terhadap 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal — terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit dalam perawatan.
Untuk sektor transportasi laut, Kemenhub mewajibkan seluruh kapal penumpang menjalani pemeriksaan kelayakan pelayaran di setiap pelabuhan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca ekstrem serta menyiapkan prosedur mitigasi risiko keselamatan pelayaran.
“Kami ingin memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Dudy.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengawasan dan pelayanan publik, Kemenhub membentuk Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel lintas sektor, terdiri dari unsur Kemenhub, Kominfo Digital (Komdigi), Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, serta operator transportasi di seluruh Indonesia.
Posko pusat akan berlokasi di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan digital terpadu. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan respons cepat terhadap potensi gangguan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama masa libur panjang.
Selain fokus pada keselamatan, pemerintah juga menyiapkan langkah stimulus ekonomi di sektor transportasi agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau. Kebijakan ini mencakup diskon tarif penerbangan domestik, insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan, serta dukungan efisiensi logistik selama periode libur.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan biaya lebih ringan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di penghujung tahun.
Menhub Dudy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung kelancaran angkutan Nataru. Pemerintah tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.
“Koordinasi terus dilakukan agar seluruh stakeholder bekerja terpadu. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Asta-Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, khususnya dalam penguatan pelayanan publik berbasis keselamatan dan pembangunan infrastruktur konektivitas nasional. Menhub menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan transportasi modern, aman, dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui sinergi nasional, penerapan ramp check menyeluruh, dan posko digital terpadu, Kemenhub memastikan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 berjalan lancar, aman, serta memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
