Headline.co.id (Moskow) ~ Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menegaskan kembali komitmen untuk mencari solusi damai atas krisis Ukraina. Pertemuan keduanya berlangsung di New York City pada Rabu (24/9), di sela-sela sidang tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, diskusi tersebut juga menyentuh upaya pemulihan hubungan bilateral kedua negara.
Lavrov menegaskan kesiapan Rusia untuk tetap mengikuti arahan yang telah digariskan pemimpin kedua negara dalam pertemuan di Alaska bulan lalu. Ia juga menolak usulan dari Kiev dan sejumlah ibu kota Eropa yang dinilainya justru dapat memperpanjang konflik.
“Rusia tetap berkomitmen pada jalur dialog dengan Washington, dengan fokus pada penyelesaian akar penyebab konflik,” kata Lavrov sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi.
Pertemuan ini tidak hanya membahas isu Ukraina, tetapi juga memperluas diskusi ke persoalan hubungan bilateral yang lebih luas. Kedua pihak menekankan pentingnya memulihkan kontak politik dan publik. Mereka juga menyuarakan perlunya melanjutkan operasi rutin misi diplomatik yang sempat terhambat dalam beberapa tahun terakhir.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kemenlu Rusia menyebut, Lavrov dan Rubio sepakat melanjutkan dialog konstruktif antara lembaga kebijakan luar negeri kedua negara. Hal ini dianggap penting untuk menjaga komunikasi langsung di tengah dinamika geopolitik global.
“Dialog harus terus berjalan agar peluang menuju normalisasi hubungan tetap terbuka,” demikian pernyataan Kemenlu Rusia.
Sebagai latar belakang, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump sebelumnya bertemu di Alaska pada 15 Agustus. Meski pertemuan itu dinilai positif, kedua pemimpin belum mencapai kesepakatan terkait isu gencatan senjata di Ukraina.
Dengan hasil pertemuan terbaru di New York, arah diplomasi Rusia-AS kembali menekankan pentingnya komunikasi terbuka. Namun, sejumlah pengamat menilai tantangan besar masih ada, terutama karena perbedaan pandangan mengenai langkah konkret penyelesaian konflik.
