Headline.co.id (Jakarta). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah intensif dalam upaya menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Salah satu langkah kunci yang diambil oleh penyidik KPK adalah menelusuri aliran uang yang masuk dan keluar terkait dengan kasus tersebut.
Baca juga: Review Itel S23+: Ponsel Pintar Terjangkau dengan Layar AMOLED FHD+ dan RAM 16 GB
Penyidik KPK menggunakan data transaksi keuangan yang terdokumentasi dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam upaya mereka untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini, data transaksi keuangan ini menjadi elemen penting.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menekankan pentingnya data transaksi keuangan ini dalam menjalankan penyidikan. Ali mengatakan, “Data transaksi keuangan tersebut tentu sangat penting untuk membantu Tim Penyidik menulusuri aliran uang yang masuk ataupun keluar dari rekening pihak-pihak tertentu yang tercatat dalam laporan tersebut.”
Baca juga: Terima Surat Pengunduran Diri Menteri Pertanian, Mensesneg Akan Laporkan ke Jokowi
Namun, penggunaan LHA tidak hanya sebatas untuk mendukung penyidikan korupsi dan pencucian uang. Ali menjelaskan bahwa LHA juga akan digunakan untuk mengoptimalkan pengembalian aset (asset recovery) dalam kasus yang melibatkan Kementan. Dengan kata lain, KPK berupaya mengembalikan aset yang diduga diperoleh secara ilegal dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.
KPK telah mengangkat kasus dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, terdapat tiga klaster kasus yang sedang ditangani oleh penyidik, yaitu dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang. Lebih lanjut, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah mengambil langkah-langkah preventif dengan mencegah sembilan orang terkait dalam kasus ini untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan pertama. Permohonan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang dicegah bepergian adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ali.
Baca juga: Agree Telkom dan Agroobot Wujudkan Pertanian Lebih Efisien dengan IoT
Di sisi lain, KPK juga melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk rumah dinas dan rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ruangan kerja menteri dan sekretaris jenderal di kantor Kementan, serta rumah-rumah lain yang terkait dengan kasus ini. Upaya penggeledahan ini dilakukan guna mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan dengan perkara korupsi yang tengah diselidiki.
Baca juga: Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK: Kapolri Instruksikan Penanganan yang Cermat
