Headline.co.id, Bangunan ~ Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kemen PU RI) menargetkan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II pada Juni 2026. Proyek ini dimulai dengan peletakan batu pertama di Sekolah Rakyat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026. Menteri PU, Ir. Dody Hanggodo, M.PE., menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ir. Dody Hanggodo menegaskan pentingnya penyelesaian proyek ini tepat waktu, dengan menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak boleh main-main dalam pembangunan infrastruktur. Pekerjaan harus selesai tepat waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan menghasilkan sekolah yang kuat, aman, dan nyaman,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar bangunan, tetapi merupakan ruang untuk membentuk masa depan anak-anak Indonesia.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II akan dilakukan di 104 lokasi yang tersebar di 102 kabupaten/kota di 32 provinsi. Proyek ini didanai oleh APBN tahun anggaran 2025–2026 dengan total anggaran sebesar Rp26,24 triliun. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, menyatakan bahwa standar teknis diterapkan secara menyeluruh dalam pembangunan ini, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Setiap Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan minimal lima hektare dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan terpadu seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, dapur, kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau. Kementerian PU akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan ini bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, serta memenuhi standar mutu dan kualitas bangunan. Hal ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan di berbagai daerah.
