Headline.co.id (Jakarta) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat langkah penguatan sektor perikanan budidaya nasional melalui dua proyek strategis: pengembangan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan pembangunan Integrated Shrimp Farming (ISF) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedua proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang dijalankan pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih guna memperkuat ekonomi biru Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa progres pembangunan kawasan BINS Karawang menunjukkan hasil signifikan berkat koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendampingan dan pengamanan proyek berjalan optimal.
“Pembangunan fisik saat ini masih berlangsung, antara lain pencetakan kolam, pemasangan geomembran, konstruksi intake air laut dan tawar, serta pemasangan tiang listrik pada petakan kolam,” ujar Tebe dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Kawasan BINS Karawang dibangun di lahan seluas 230 hektare dengan infrastruktur lengkap seperti kolam tandon, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini ditargetkan menghasilkan produktivitas 84 ton per hektare per tahun dengan total produksi mencapai 11.150 ton per tahun, sekaligus membuka 500 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Menurut Tebe, model BINS Karawang terbukti efektif dalam meningkatkan produksi ikan nila nasional. Berdasarkan data KKP, produksi ikan nila meningkat dari 1,35 juta ton pada 2022 menjadi 1,5 juta ton pada 2024.
“Capaian ini membuktikan bahwa modeling BINS Karawang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi ikan nila nasional sekaligus memperluas pemberdayaan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Selain di Karawang, KKP juga fokus memperkuat pemerataan pembangunan sektor perikanan di kawasan Indonesia Timur melalui proyek tambak udang terintegrasi (ISF) di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas mencapai 2.000 hektare.
Tebe menegaskan, proyek ISF di Sumba Timur memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor udang global.
“Nilai pasar udang dunia pada 2024 mencapai USD64,9 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi USD140,4 miliar pada 2034. Udang merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia dengan pasar utama Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok,” terangnya.
Program ISF ditargetkan mampu menghasilkan produktivitas 168,3 ton per hektare per tahun dengan total produksi 75.364 ton dan nilai ekonomi mencapai Rp5,27 triliun. Selain meningkatkan devisa dan PNBP, proyek ini juga akan menciptakan lebih dari 5.000 lapangan kerja baru, termasuk 2.700 tenaga kerja on-farm yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Dengan capaian serupa pada Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang mendorong peningkatan produksi udang nasional dari 918 ribu ton pada 2022 menjadi 952 ribu ton pada 2024, kami optimistis ISF Sumba Timur akan menjadi game changer bagi pengembangan perikanan budidaya di kawasan timur Indonesia,” tegas Tebe.
Sejumlah tahapan penting telah diselesaikan untuk mendukung keberlanjutan proyek ISF, seperti survei kelayakan teknis, penyusunan desain kawasan dan dokumen lingkungan (AMDAL, KKPRL, KKPR), serta sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perikanan budidaya menjadi elemen penting dalam mewujudkan misi Ekonomi Biru yang menjadi agenda utama Kabinet Merah Putih.
“Pembangunan modeling perikanan budidaya tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang kerja baru serta menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat pesisir,” ujar Menteri Trenggono.
Melalui dua proyek strategis ini, KKP menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem perikanan budidaya yang berkelanjutan, produktif, dan inklusif, sejalan dengan upaya nasional mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi maritim yang tangguh.
