Mutiara Headline
banner 325x300
Kirim Berita Suara Pembaca
PemerintahNasional

Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Tegaskan Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah

158
×

Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Tegaskan Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah

Sebarkan artikel ini
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief

Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Tegaskan Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah ~ Headline.co.id (Jakarta). Kementerian Agama menegaskan bahwa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah. Kewenangan Kementerian Agama adalah pengelolan visa haji kuota Indonesia. Di dalamnya terdapat visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

Baca juga: Ini Tanggapan Kapolres Sleman Terkait Kerusuhan di Babarsari

Penegasan ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. Menurutnya, Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” tegas Hilman Latief di Makkah, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Harga dan Spesifikasi Kamera Vlog Nikon Z30 terbaru [Review]

“Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambungnya.

Adapun terkait teknis keberangkatannya, lanjut Hilman, pemegang visa mujamalah harus berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ayat (2) pasal 18 UU No 8 Tahun 2019 mengatur bahwa warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK.

Baca juga: Apa itu Distribusi? Ini Pengertian, Jenis, Faktor dan Tujuannya

“Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PIHK,” tutur Hilman.

“Ayat (3) pasal 18 mengatur bahwa PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” pungkasnya.

Baca juga: Inilah Aturan Dosis Konsumsi Madu Untuk Asam Obat Lambung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *