Headline.co.id ~ Indonesia mendorong pembiayaan gambut yang tidak hanya membiayai restorasi kawasan terdegradasi, tetapi juga melindungi ekosistem yang masih utuh dan mendukung masyarakat pengelolanya. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan pendekatan tersebut dalam 9th Global Landscapes Forum (GLF) Investment Case Symposium di Antalya, Turkiye, Rabu (18/11/2026). Forum yang berlangsung bertepatan dengan COP31 UNFCCC itu membahas peluang pendanaan bagi perlindungan dan pemulihan gambut. Indonesia mendorong beragam instrumen pembiayaan agar upaya pencegahan kerusakan mendapat perhatian setara dengan restorasi.
Pembahasan pembiayaan gambut tersebut berlangsung dalam sesi “The Peatlands Finance Case: Unparalleled Carbon, Water and Resilience Returns Based on Offer” yang diselenggarakan Global Peatlands Initiative (GPI). Pesertanya mencakup lembaga pembiayaan internasional, organisasi konservasi, pelaku investasi, dan para ahli.
Instrumen yang dibahas meliputi hibah, pendanaan berbasis hasil, pembiayaan campuran atau blended finance, serta investasi jangka panjang. Pertemuan itu mengeksplorasi cara memperluas perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembiayaan gambut perlu mendukung pencegahan
Haruni memaparkan pengalaman Indonesia mengembangkan pendanaan REDD+ berbasis hasil atau results-based finance melalui kerja sama dengan Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF). Dalam kemitraan dengan Norwegia, Indonesia sebelumnya memperoleh kontribusi sebesar USD216 juta atas capaian pengurangan emisi dari sektor kehutanan.
Pada rangkaian COP31, Norwegia kembali mengumumkan kontribusi tahap kelima sebesar USD100 juta. Kontribusi itu diberikan sebagai pengakuan atas kinerja Indonesia dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Menurut Haruni, pengalaman tersebut menunjukkan pendanaan berbasis hasil dapat diterapkan dalam skala nasional jika didukung kebijakan yang kuat, sistem pemantauan yang kredibel, kelembagaan yang jelas, dan kemitraan internasional berkelanjutan. Namun, ia menekankan bahwa dukungan pendanaan internasional perlu diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan, termasuk penguatan kapasitas pengelolaan ekosistem dan pemberian manfaat langsung kepada masyarakat.
Indonesia memiliki sekitar 24 juta hektare ekosistem gambut. Kawasan ini berperan menyimpan karbon, mengatur tata air, melindungi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat. Perlindungan gambut juga menjadi bagian strategis pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selama ini, pembiayaan gambut banyak diarahkan pada restorasi kawasan terdegradasi, pembasahan kembali atau rewetting, dan pengurangan emisi. Haruni menilai ekosistem yang masih utuh juga memerlukan pembiayaan jangka panjang untuk menjaga fungsi ekologis dan mencegah kerusakan sejak dini.
“Menjaga gambut tetap basah, mencegah degradasi, dan mengurangi risiko kebakaran merupakan investasi penting bagi ketahanan iklim. Upaya pencegahan perlu memperoleh perhatian pendanaan yang sama pentingnya dengan restorasi,” jelas Haruni.
Beragam sumber pendanaan dan integritas lingkungan
Pengalaman REDD+ dapat menjadi pembelajaran untuk mengembangkan mekanisme insentif bagi perlindungan gambut. Namun, Haruni mengingatkan bahwa kegiatan konservasi gambut tidak otomatis menghasilkan kredit karbon.
Karena itu, Indonesia mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan yang saling melengkapi. Pilihannya mencakup pendanaan publik, pembiayaan konsesional, insentif berbasis kinerja, serta investasi swasta yang bertanggung jawab dan tetap menjaga integritas lingkungan.
Sejumlah pembicara lain turut menyampaikan pandangan dalam sesi tersebut. Pascal Martinez dari Global Environment Facility (GEF) menyoroti pentingnya menghubungkan investasi berkelanjutan dengan kebutuhan proyek di lapangan. Anton Willems dari Profonanpe berbagi pengalaman pembiayaan konservasi di Peru, sedangkan Felipe Lesmes-Palacio dari The Nature Conservancy menekankan peluang pembiayaan untuk melindungi gambut yang masih terjaga.
Matt Robinson dari Landscape Finance Lab membahas potensi pembiayaan berbasis karbon, keanekaragaman hayati, dan jasa tata air. Alexander Kornelsen dari Mission to Marsh mengangkat peluang inovasi teknologi untuk pemantauan gambut. Sementara itu, Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan pendanaan ekosistem gambut.
Masyarakat lokal sebagai mitra pengelolaan
Haruni menegaskan masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai mitra utama dalam perlindungan dan pengelolaan gambut, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Dukungan pembiayaan, menurut dia, perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan kondisi gambut, pencegahan kebakaran, dan restorasi ekosistem.
Pendanaan juga diharapkan mendukung pengembangan kegiatan usaha dan penghidupan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan iklim, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat yang berperan dalam pengelolaan gambut.
Melalui forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan perlunya pendekatan pendanaan yang seimbang: memulihkan gambut terdegradasi, mencegah kerusakan, dan menjaga kawasan yang masih utuh. Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi dengan mitra pembangunan, lembaga pembiayaan, organisasi konservasi, dan dunia usaha agar investasi gambut memperkuat ketahanan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















