Headline.co.id ~ Pemulihan bencana Aceh telah mengembalikan fungsi 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak atau 94,32 persen hingga 18 November 2026, sementara perbaikan jembatan daerah masih berlangsung. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Aceh, Kamis (19/11/2026). Pemerintah menjalankan pemulihan secara bertahap setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Perbaikan dilakukan untuk memulihkan fungsi infrastruktur dan layanan masyarakat, dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028.
Selain 1.545 ruas jalan daerah yang kembali fungsional, seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak di Aceh juga telah kembali beroperasi. Namun, dari 655 jembatan daerah terdampak, baru 386 unit atau 58,93 persen yang kembali fungsional hingga tanggal yang sama.
Sebanyak 23 jembatan nasional terdampak juga telah berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Sebagian di antaranya masih menggunakan konstruksi atau sambungan sementara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemulihan bencana Aceh belum berarti konstruksi tuntas
Safrizal mengingatkan bahwa status fungsional tidak otomatis berarti konstruksi infrastruktur telah selesai sepenuhnya. Jalan dan jembatan yang sudah dapat digunakan masih mungkin membutuhkan pekerjaan lanjutan agar konstruksinya kembali permanen dan dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.
“Yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan. Walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara,” ujar Safrizal.
Sejumlah jembatan daerah masih dalam tahap konstruksi. Di wilayah yang sulit dijangkau, pengiriman material dan pengerahan tenaga kerja masih berlangsung. Perbaikan dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk kerja sama kontraktual dengan penyedia jasa serta kolaborasi dengan TNI.
Safrizal menyebut Jembatan Kutablang dan Jembatan Peureulak sebagai contoh pekerjaan yang konstruksinya telah selesai. Namun, Jembatan Peureulak belum diresmikan penggunaannya, sedangkan sejumlah jembatan lain masih dalam proses pembangunan.
Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh direncanakan hingga 2028
Pemerintah menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Total anggaran untuk tiga provinsi tersebut mencapai Rp100,166 triliun. Dari jumlah itu, Aceh memperoleh Rp58,973 triliun atau sekitar 58,9 persen.
Alokasi untuk Aceh dibagi dalam tiga tahun: Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028. Program tersebut melibatkan 23 kementerian dan lembaga, dengan sebagian kegiatan juga dilaksanakan pemerintah daerah. Pelaksanaannya dikawal melalui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Safrizal, Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bertugas mengoordinasikan pekerjaan lintas kementerian dan lembaga. Pengarahan dilakukan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Pengarah, sedangkan Posko Satgas Nasional dan Posko Satgas Wilayah mengawal pelaksanaan rencana induk oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pola tersebut mengandalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan rencana induk, bukan pembentukan satu badan pelaksana tunggal seperti model penanganan bencana pada masa sebelumnya.
Tahapan pemulihan dimulai setelah masa transisi darurat
Penanganan bencana di tiga provinsi tersebut berlangsung melalui tahapan tanggap darurat, masa transisi darurat, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, masa transisi darurat berakhir pada 28 Juli 2026. Secara normatif, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dilaksanakan pada 29 Juli 2026.
Pada masa tanggap darurat dan transisi, sebagian besar pekerjaan diarahkan untuk mengembalikan fungsi dasar infrastruktur, mengaktifkan kembali layanan masyarakat, serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, banyak pekerjaan pada periode tersebut bersifat sementara atau darurat.
Safrizal mengatakan masih ada masyarakat yang mempertanyakan mengapa rehabilitasi dan rekonstruksi belum selesai meskipun bencana telah berlangsung hampir satu tahun. Ia menjelaskan, pemulihan memang disusun bertahap hingga Desember 2028.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline itu sampai dengan Desember tahun 2028,” katanya.
Dalam rencana induk, pemulihan mencakup pemulihan awal, rehabilitasi, rekonstruksi, dan penataan sistem ketangguhan jangka panjang. Pekerjaan fisik serta pemulihan layanan dilaksanakan bertahap sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran setiap tahun. Perbaikan jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung akses antarwilayah, mobilitas warga, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















