Headline.co.id, Cirebon ~ Riset tim UIN Jakarta yang dipresentasikan Edi Junaedi di AICIS ke-25 menyoroti potensi UMKM berbasis komunitas dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Presentasi itu berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Edi memaparkan bahwa skema komunitas dengan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi alternatif pengembangan ekonomi umat. Dalam temuannya, UMKM berbasis komunitas mencatat kredit macet 1,2 persen, sementara Baznas disebut mengalami kredit macet hingga 24 persen.
Temuan tersebut disampaikan dalam The Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS) ke-25 yang berlangsung pada 17–20 November 2026. Konferensi di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon itu diikuti peneliti, dosen, dan mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.
Edi merupakan anggota tim riset Nur Hidayah dan kawan-kawan dari UIN Jakarta. Ia juga tercatat sebagai Peneliti Agama dan Tradisi Keagamaan pada Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Presentasi berlangsung di lantai 7 Gedung Siber UIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam panel bertema Circularity, Sustainable Economy, Halal Innovation, and Islamic Social Finance. Edi menyampaikan penelitian berjudul “Institutional Bricolage Capacity and Operational Continuity of Islamic Blended Microfinance in Indonesia and Malaysia”.
Temuan UMKM berbasis komunitas di sejumlah daerah
Dalam presentasi terakhir di panel tersebut, Edi mengaitkan hasil penelitian tentang empat lokus komunitas pengembangan UMKM berbasis syariah dengan prospek KDKMP. Ia menjelaskan bahwa penelitian menelaah proses bisnis komunitas yang bergerak dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM.
“Data yang ditemukan dari proses bisnis pada empat komunitas, Baznas Microfinance Desa (BMD), LAZ U-Care dan Koperasi Pro-IBU di Bekasi, LAZ Sukses dan Koperasi Cokro di Depok, dan Bank Infak milik Masjid Raya Bintaro Jaya di Tangerang Selatan, menyimpulkan bahwa skema komunitas yang berbasis ekonomi syariah bisa menjadi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat ke depan,” kata Edi, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan reviewer dan 11 tim riset lain, Edi menyebut skema tersebut ditopang modal sosial berupa komunitas jamaah masjid dan majelis taklim. Prinsip tanggung renteng, pendampingan oleh amil zakat, serta legitimasi fatwa MUI juga menjadi bagian dari praktik yang ia paparkan.
Menurut Edi, perpaduan unsur tersebut dapat mendukung keberlangsungan UMKM komunitas dengan tingkat kredit macet 1,2 persen. Sebagai pembanding, ia menyampaikan bahwa kredit macet Baznas mencapai 24 persen.
“Data ini tim riset temukan dari hasil interview mendalam terhadap 30 informan yang berlatar belakang dari 7 komunitas UMKM dan 5 Pengurus KDKMP di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Selain itu, juga studi komparatif melalui wawancara online dengan Pengurus Angkasa Malaysia,” ujarnya.
Skema komunitas dinilai relevan untuk KDKMP
Edi menilai pendirian 80.000 KDKMP oleh pemerintah menjadi tantangan tersendiri karena program tersebut merupakan prioritas nasional dan dijalankan secara masif di berbagai wilayah. Ia membandingkan pendekatan KDKMP yang disebutnya hadir secara top-down melalui instruksi Presiden dengan prinsip koperasi yang semestinya tumbuh dari keinginan anggota.
“Koperasi itu mestinya milik anggota, KDKMP justru turun begitu saja. KDKMP punya modal jangan sampai tanpa komunitas,” ujar Edi dalam presentasinya.
Ia mengatakan pengalaman pengembangan UMKM dengan skema komunitas dapat menjadi praktik yang ditularkan dan diduplikasi untuk mendukung KDKMP. Menurut dia, temuan riset menunjukkan skema tersebut tetap berjalan, sehingga dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan koperasi.
“Temuan bahwa pengembangan UMKM dengan skema komunitas tetap eksis berjalan, ini menjadi praktik baik yang bisa ditularkan dan diduplikasi untuk pengembangan KDKMP ke depan,” katanya.
Tim riset Nur Hidayah dan kawan-kawan merekomendasikan empat langkah agar KDKMP dapat berjalan sebagai program prioritas nasional. Pertama, membangun keanggotaan berbasis komunitas yang bersifat sukarela. Kedua, mengalokasikan dana untuk pendampingan yang terbuka.
Ketiga, memisahkan rekening berdasarkan sumber dana. Keempat, membentuk lapisan pendukung di tingkat kabupaten/kota untuk memantau kemajuan kinerja KDKMP di lapangan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















