Headline.co.id ~ Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong percepatan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk validasi penerima manfaat dan penguatan pengawasan. Hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (18/11). Perbaikan program juga mencakup percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Pemerintah menargetkan tata kelola yang lebih baik untuk memperkuat keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan ketepatan sasaran MBG.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas upaya agar pelaksanaan MBG berjalan Baik, Bagus, Benar, Bersih, dan Bergizi serta menjangkau daerah 3T. Perhatian diberikan pada kesiapan SPPG, pengelolaan dana operasional, validasi penerima manfaat, dan pencegahan kejadian yang membahayakan mereka.
Aktivasi 2.413 SPPG, 31 Siap Beroperasi
BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan SPPG lainnya masih memerlukan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang sudah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Zulkifli mendorong perbaikan MBG berfokus pada pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran tata kelola. Dalam keterangannya, ia menyebut transformasi MBG 2.0 mencakup efisiensi anggaran dan pelaporan penggunaan dana harian oleh SPPG.
“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” kata Menko Pangan.
Validasi penerima manfaat MBG diperbarui
Pembenahan tata kelola juga diarahkan agar bantuan diterima kelompok sasaran yang tepat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Untuk penerbitan SPS 3, pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) akan menjadi acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Adapun SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dengan mengacu pada data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.
Pemerintah juga menekankan penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan MBG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas program.
Pengawasan keamanan pangan diperkuat
Zulkifli dan Kepala BGN membahas penguatan keamanan pangan dengan tujuan menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan merujuk pada praktik baik program school meals di negara yang lebih dahulu menerapkan program serupa.
Evaluasi penerapan sistem prasmanan akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan SPPG juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) yang tersambung dengan CCTV di seluruh SPPG disebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Zulkifli berharap pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memenuhi ekspektasi terhadap program prioritas pemerintah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















![[Siaran Pers] Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-nilai-transaksi-judi-online-turun-129-persen-meutya-hafid-kemkomdigi-dan-polri-terus-perkuat-pembe.jpg)

