Headline.co.id, Subulussalam ~ Bantuan banjir di Subulussalam disalurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada warga terdampak di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, pada Selasa (17/11/2026). Penyaluran dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani. Bantuan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sementara kunjungan rombongan juga digunakan untuk menilai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pemerintah turut memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Rombongan meninjau wilayah terdampak untuk melakukan asesmen dan mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat.
Berdasarkan data BNPB per Senin (16/11/2026), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga atau sekitar 1.100 jiwa. Saat peninjauan dilakukan, banjir di wilayah itu telah surut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rincian bantuan banjir untuk warga Subulussalam
BNPB menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam berupa 1.000 lembar matras, 10 paket peralatan dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.
Pemerintah juga menyalurkan 300 paket sembako. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat untuk kemudian didistribusikan kepada warga terdampak.
Kristomei mengatakan dukungan tanggap darurat diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebut bantuan yang telah diberikan mencakup sejumlah kebutuhan yang dapat digunakan warga saat terjadi bencana.
“Untuk Subulussalam sudah kita berikan bantuan berupa matras, sembako, kemudian genset dan serapan pangan. Artinya, bantuan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kristomei.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah turun langsung untuk melihat kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi pemerintah daerah. Hasil peninjauan itu menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Mitigasi berjalan bersamaan dengan pemulihan
Menurut Kristomei, penanganan bencana di Aceh perlu dilakukan melalui dua proses secara bersamaan. Keduanya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana sebelumnya, serta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada tahun ini.
Ia mengatakan banjir yang terjadi berulang setiap tahun memerlukan langkah mitigasi terencana agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Sebagai langkah antisipasi, BNPB telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan menyusun kajian risiko bencana, menetapkan prioritas mitigasi, dan memastikan kesiapsiagaan penanganan bencana di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat akan mendukung kebutuhan penanganan yang berada di luar kapasitas pemerintah daerah.
Perbaikan infrastruktur direncanakan sekitar tiga tahun
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak di Aceh terus dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur Satuan Tugas (Satgas) Jembatan. Perbaikan jembatan dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari pemulihan sekaligus penguatan infrastruktur daerah.
Program penanganan fisik dan infrastruktur itu direncanakan berlangsung berkelanjutan dengan estimasi waktu sekitar tiga tahun, sebagaimana arahan Menko PMK. Upaya tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang berulang setiap tahun.
BNPB, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan pascabencana. Koordinasi itu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemantauan wilayah terdampak, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana susulan.
Masyarakat di wilayah Aceh diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Warga juga diminta mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca yang disampaikan BMKG.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















