Headline.co.id, Depok ~ Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan panduan pendampingan bagi Penyuluh Agama Islam yang bertugas mendampingi mantan narapidana terorisme (eks napiter) dan individu lain yang pernah terpapar paham ekstremisme. Panduan itu dibahas dalam Workshop Capacity Building Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor di Bogor, Rabu (18/11/2026). Dokumen tersebut akan memuat ketentuan, alur koordinasi, dan prosedur pendampingan. Kemenag menyiapkannya agar penyuluh memahami batas kewenangan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait sebelum bertugas di lapangan.
Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Ali Sibromalisi, mengatakan panduan itu menjadi pedoman bagi penyuluh yang telah dipilih untuk melakukan pendampingan. Menurut dia, tugas tersebut tidak dapat dijalankan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah.
“Penyuluh tidak boleh langsung bergerak ke lapangan tanpa melakukan koordinasi strategis. Ketentuan regulasi dan alur yang harus dilalui perlu dipahami. Karena itu, semuanya akan dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para penyuluh sebagai pedoman untuk melangkah ke depan,” ujar Ali.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Panduan pendampingan eks napiter mengatur koordinasi lintas lembaga
Ali menjelaskan, pengalaman pendampingan yang telah dilakukan menjadi bekal bagi penyuluh. Delapan Penyuluh Agama Islam, kata dia, telah mendampingi selama tiga bulan di Sentra Handayani dalam proses pemulangan individu yang pernah terasosiasi dengan ISIS dari Suriah.
Ia menegaskan, keterlibatan penyuluh dalam penanganan ekstremisme merupakan bagian dari kerja lintas lembaga. Upaya tersebut juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang mencakup pembinaan keagamaan.
Kegiatan di Bogor itu berlangsung pada 18–20 November 2026. Pesertanya adalah penyuluh agama Islam wilayah Depok dan Bogor, bersama sejumlah mitra, lain Nurani Perdamaian Indonesia (NPI), BNPT, Densus 88, serta lembaga terkait lainnya.
Pendampingan perlu mengurangi stigma sosial
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muchlis M. Hanafi, menyebut pendampingan terhadap eks napiter dan keluarganya sebagai tanggung jawab kenegaraan, keagamaan, dan kemanusiaan.
“Ini adalah tugas yang sangat mulia. Ia bukan hanya tugas kenegaraan dan kebangsaan, karena kita semua adalah ASN, terutama para penyuluh kita, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Muchlis.
Menurut Muchlis, penyuluh perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendampingi individu yang ingin kembali ke tengah masyarakat. Pendampingan itu, kata dia, perlu memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus membantu mengurangi hambatan sosial, termasuk stigma terhadap eks napiter.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan pendampingan perlu memadukan tiga unsur, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Unsur kebenaran mencakup pemahaman terhadap norma dan regulasi, sementara kebaikan berkaitan dengan kebijaksanaan dalam bersikap dan keindahan dengan kasih sayang dalam pelayanan keagamaan.
“Tidak semua harus dicerahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” tutur Muchlis.
Penerimaan lingkungan penting dalam proses reintegrasi
Muchlis juga menekankan pentingnya perlindungan bagi individu yang ingin meninggalkan pemahaman ekstrem dan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Penerimaan lingkungan sosial, menurut dia, menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi.
Melalui workshop tersebut, Kemenag meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam menjalankan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan individu yang terpapar paham ekstremisme. Panduan yang disiapkan diharapkan menjadi acuan agar pelaksanaan pendampingan mengikuti ketentuan, alur koordinasi, dan kewenangan yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















