Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan transisi menuju net-zero emission harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026). Menurut Jumhur, ekonomi rendah karbon tidak cukup hanya menekan emisi, tetapi juga perlu membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah mendorongnya melalui integrasi kebijakan iklim dalam pembangunan serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat.
Dalam dialog bertajuk “Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway” itu, Jumhur mengatakan risiko dan kerentanan iklim perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tata ruang dan pembangunan infrastruktur hingga pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.
Transisi net-zero perlu melibatkan masyarakat
Jumhur menyampaikan, ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke seluruh proses pembangunan, termasuk perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, serta pemantauan dan evaluasi. Kebijakan adaptasi, menurutnya, tidak seharusnya berdiri sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat,” tegas Jumhur.
Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Salah satu jalurnya adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Indonesia, lanjut Jumhur, mendorong pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan (whole-of-government) dan masyarakat (whole-of-society). Perubahan iklim dinilai sebagai tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Kolaborasi itu perlu disertai pembagian mandat yang jelas, target terukur, dan sistem pemantauan serta evaluasi terintegrasi. Indonesia juga menempatkan keadilan dan inklusivitas sebagai bagian dari transisi rendah karbon.
Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya, menurut Jumhur, harus mendapat ruang partisipasi dan akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
“Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Energi bersih dan solusi berbasis alam
Jumhur menambahkan, transisi energi bersih perlu berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Dengan demikian, pengurangan emisi tidak hanya menjadi tujuan lingkungan, tetapi juga terhubung dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan.
Indonesia juga mengoptimalkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), lain melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan iklim perlu berintegritas
Pada aspek pembiayaan, Indonesia memandang pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting untuk mempercepat aksi iklim. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel dan transparan, serta mencegah penghitungan ganda (double counting).
Indonesia juga mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, pembiayaan campuran (blended finance), dan transfer teknologi. Kemitraan internasional diarahkan untuk mendukung dampak nyata, termasuk pembangunan infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi.
Jumhur menyatakan upaya tersebut tetap perlu berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kemampuan masing-masing negara (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).
Menutup dialog, ia menegaskan penguatan ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukan dua agenda yang saling bersaing, melainkan saling memperkuat untuk masa depan berkelanjutan.
“Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan,” pungkas Jumhur.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
