BPK: Kemandirian Fiskal Jateng di Atas Rata-rata Nasional ~Headline.co.id (Semarang). Laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah, mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kemandirian fiskal yang bagus itu didorong untuk lebih ditingkatkan, karena potensi besar yang dimiliki oleh Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Baca juga: Menteri Saudi Bertemu Ketum PBNU dan Dirjen Bimas Islam, Bahas Citra Islam Dunia
“Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, seusai menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3/2022).
Nyoman Adhi menjelaskan, ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah bagus. Pertama, penduduknya saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z, yang menuntut layanan sedigital mungkin. Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dal aktivitas investasi dan perdagangan ekspor impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.
Baca juga: Hindari Impor! Menteri Agara Minta Jajarannya Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
“Hanya perlu, salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi, yang kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik, sekaligus juga untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Jawa Tengah,” terangnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat WTP dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di wilayahnya. Sementara, untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, ia sepakat dengan apa yang diungkapkan Nyoman Adhi.
“Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita kan ada sistem SPBE (sistem permintaan berbasis elektronik) itu mulai dilaksanakan. Terus kemudian kita sendiri kalau provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi,” bebernya.
Baca juga: DPR dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK
Optimalisasi itu, lanjut Ganjar, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya adalah pajak. Pengoptimalan pendapatan itu sekarang harus mulai digenjot, dengan pemanfaatan aset daerah.
“Aset ini ada dua dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki, sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya sekarang kreativitasnya tidak lagi sekadar disewakan. Ini mesti investasi. Kalau investasi kan harapannya menggelinding,” jelas Ganjar.
Baca juga: Sah di Resmikan! Ini isi Pasar Budaya Selodiri Terjan Rembang
Satu hal lagi yang dinilai penting dalam pengoptimalan pendapatan, adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar, kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik, maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.
“Tapi di luar dari APBD maka kita men-trigger dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya, kalau kita bicara kawasan ekonomi baru umpama, di Kendal, Batang, kita siapkan di Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada,” tandas Ganjar.
Baca juga: Presiden Dorong Peningkatan Pelaku UMKM dalam Ekosistem Digital
