Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama pelindungan anak di ruang digital melalui penyelarasan kebijakan dan peningkatan kepatuhan platform digital. Penguatan kerja sama itu dibahas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Australia Tony Burke dalam pertemuan bilateral di Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ruang digital yang lebih aman bagi anak dengan memanfaatkan regulasi dan pengalaman kedua negara. Selain pelindungan anak, pembahasan mencakup keamanan siber serta tata kelola kecerdasan artifisial atau AI.
Kerja sama Indonesia-Australia dalam pelindungan anak digital dinilai memiliki landasan karena kedua negara telah memiliki regulasi yang mengatur aspek terkait ruang digital. Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
![[Siaran Pers] Bali Tech Week 2026 Hasilkan Empat Agenda Aksi untuk Kedaulatan Digital Indonesia](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-bali-tech-week-2026-hasilkan-empat-agenda-aksi-untuk-kedaulatan-digital-indonesia.jpg)
![[Siaran Pers] Lewat AI Talent Factory, Kemkomdigi Jembatani Kesenjangan Talenta AI dan Industri](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-lewat-ai-talent-factory-kemkomdigi-jembatani-kesenjangan-talenta-ai-dan-industri.jpg)
Meutya mengatakan, Indonesia dan Australia dapat mengambil langkah bersama tanpa menunggu terbentuknya konsensus global. Menurut dia, kedua negara memiliki peluang untuk membangun kerja sama bilateral dan regional yang konkret dengan memanfaatkan kebijakan yang telah diterapkan masing-masing.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Indonesia dan Australia tidak perlu menunggu terbentuknya konsensus global untuk mengambil langkah bersama. Kedua negara dapat memanfaatkan regulasi dan pengalaman masing-masing untuk membangun kerja sama bilateral dan regional yang konkret,” ungkap Meutya dalam pertemuan bilateral tersebut.
Penyelarasan kebijakan pelindungan anak digital
Meutya menyebut Australia telah menerapkan aturan mengenai batas usia minimum penggunaan media sosial. Kesamaan arah kebijakan Indonesia dan Australia dinilai dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan pengawasan terhadap platform digital.
Penyelarasan itu juga diarahkan untuk memastikan platform menjalankan kewajiban dalam melindungi anak. Menurut Meutya, regulasi yang dimiliki kedua negara dapat menjadi modal untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
“Australia juga telah menerapkan aturan batas usia minimum penggunaan media sosial. Kesamaan arah kebijakan ini membuka peluang untuk menyelaraskan pengawasan dan memastikan platform digital menjalankan kewajibannya,” tuturnya.
Kerja sama tersebut tidak hanya membahas aturan, tetapi juga pelaksanaan dan kepatuhan platform digital. Pemerintah Indonesia menilai efektivitas kebijakan akan terlihat dari sejauh mana platform memenuhi ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan bagi anak dan keluarga.
Keamanan siber dan tata kelola AI
Dalam pertemuan yang sama, Indonesia dan Australia membahas keamanan siber serta tata kelola AI. Indonesia saat ini tengah menyiapkan peta jalan AI nasional, pedoman etika, dan rancangan Peraturan Presiden tentang AI.
Pembahasan mengenai AI menjadi bagian dari agenda kerja sama selain pelindungan anak di ruang digital. Indonesia juga mengusulkan kerja sama dalam bentuk dialog ketahanan keamanan siber dan pengembangan talenta digital.
Usulan tersebut diharapkan dapat memperluas pembahasan bilateral, terutama dalam menghadapi kebutuhan tata kelola teknologi digital. Namun, bahan pertemuan tidak merinci bentuk pelaksanaan dialog keamanan siber maupun program pengembangan talenta digital yang akan dijalankan.
Kerja sama diarahkan pada langkah nyata
Indonesia berharap pembahasan kedua negara berlanjut melalui kelompok kerja. Forum tersebut diharapkan dapat menerjemahkan kesepakatan mengenai pelindungan anak, keamanan siber, dan tata kelola AI menjadi langkah nyata.
Kelompok kerja itu juga akan menjadi ruang untuk melanjutkan pembahasan tentang penyelarasan kebijakan dan kepatuhan platform digital. Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi diarahkan pada pelaksanaan kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Meutya menegaskan, ukuran keberhasilan kerja sama tersebut tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya aturan atau forum bilateral. Keberhasilan juga dinilai dari kepatuhan platform terhadap regulasi serta dampak perlindungan yang diterima anak dan keluarga.
“Ukuran keberhasilannya adalah kepatuhan platform terhadap regulasi dan perlindungan yang benar-benar dirasakan anak serta keluarga,” tandas Menkomdigi Meutya Hafid.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
