Headline.co.id, Sikka ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dipercepat pemerintah untuk memperluas pemenuhan gizi, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, NTT, pada Rabu (19/8/2026). Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Salah satu SPPG yang siap beroperasi ialah SPPG Sikka Munerana, yang direncanakan melayani di bawah 1.000 penerima manfaat.
Percepatan SPPG 3T menjadi perhatian pemerintah karena NTT masih menghadapi persoalan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen. Sejumlah kabupaten, seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara, tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
1.123 Pengajuan SPPG 3T di NTT
Zulkifli mengatakan percepatan SPPG 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup sejumlah wilayah prioritas. Selain NTT, kebijakan itu berlaku untuk seluruh wilayah Maluku dan Papua.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Zulkifli.
Dalam penataan tersebut, pemerintah menyasar 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah itu, sebanyak 1.703 SPPG berada di wilayah 3T dan difokuskan lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Untuk NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T. Sebanyak 170 SPPG di antaranya telah tervalidasi dan dinyatakan siap operasional. SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka menjadi salah satu unit yang masuk dalam daftar SPPG 3T yang siap beroperasi.
MBG Telah Layani 62,6 Juta Penerima
Secara nasional, Program MBG telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi.
Selain itu, terdapat 134.881 pemasok lokal yang mendukung pelaksanaan MBG. Pemasok tersebut terdiri atas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pemasok lainnya.
Peninjauan di Sikka dilakukan dalam rangka penataan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Pemerintah juga berupaya menemukan serta menyelesaikan kendala di lapangan agar aktivasi SPPG di wilayah 3T dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penataan serta aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Menko Pangan Ingatkan Standar Gizi
Dalam peninjauan tersebut, Zulkifli mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan. Menurut dia, keterbatasan di wilayah 3T tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi menu maupun kandungan gizi dalam program.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegas Zulkifli.
Penekanan terhadap standar menu dan kandungan gizi menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah menempatkan percepatan aktivasi SPPG 3T sebagai langkah untuk memperluas jangkauan MBG sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat di wilayah prioritas.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
