Headline.co.id, Sidoarjo ~ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akan membentuk satuan tugas untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan MBG di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (8/9/2026). Pengawasan dilakukan untuk memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi perizinan, standar sanitasi, serta ketentuan keamanan pangan sejak bahan diterima hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pembentukan satgas diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pemerintah daerah akan memantau kesiapan SPPG, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pelayanan kepada masyarakat.
You might also like
Pengawasan MBG Mencakup Seluruh Tahapan
Subandi menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan pada hasil akhir makanan, tetapi mencakup seluruh rangkaian penyediaan makanan. Pemeriksaan akan dimulai dari saat bahan pangan tiba, proses pengolahan, makanan selesai dimasak, pengemasan, hingga pengiriman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu prosesnya, mulai dari bahan datang, pengolahan, selesai dimasak, packing sampai pengiriman,” ujar Subandi dalam rapat koordinasi tersebut.
Menurut Subandi, sejumlah aspek pelaksanaan MBG membutuhkan pemantauan secara berkala. Aspek itu meliputi kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan pangan, kualitas serta keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, dan pelayanan kepada masyarakat.
Monitoring dan evaluasi secara berkala dinilai penting agar persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Satgas tingkat kabupaten nantinya diharapkan memperkuat koordinasi pengawasan dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.
Pemkab Sidoarjo meminta seluruh SPPG menyelesaikan perizinan sebelum menjalankan kegiatan. SPPG yang proses perizinannya belum tuntas diminta segera memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.
Subandi menekankan perizinan menjadi bagian penting untuk memastikan kelayakan SPPG sebelum pelayanan berjalan. Ia mengingatkan agar kegiatan tidak lebih dulu dilaksanakan sementara proses izin baru dilakukan.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegas Subandi.
Selain memeriksa SPPG yang belum menyelesaikan perizinan, Pemkab Sidoarjo juga akan mengecek kembali SPPG yang izinnya telah selesai. Pemeriksaan ulang itu ditujukan untuk memastikan tempat pengolahan makanan memiliki sanitasi yang memenuhi standar kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek ulang kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” kata Subandi.
Kualitas Bahan Pangan Jadi Perhatian
Pengawasan MBG juga diarahkan pada kualitas bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Subandi meminta pengelola SPPG melakukan pemeriksaan sejak bahan diterima hingga masuk ke tahap pengolahan.
Bahan pangan yang tidak lagi memenuhi standar tidak boleh digunakan untuk makanan penerima manfaat. Menurut Subandi, kelalaian dalam pemilihan bahan dapat berdampak kepada masyarakat dan pemerintah.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap dikelola, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Ia juga meminta pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG diperkuat. Langkah tersebut diperlukan agar setiap petugas memahami tanggung jawab dalam menjaga mutu dan keamanan pangan selama pelaksanaan MBG.
MBG Disebut Program Strategis Nasional
Subandi mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas. Karena itu, Pemkab Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus memberikan dukungan agar program ini sukses di Sidoarjo,” katanya.
Subandi menilai keberhasilan MBG membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama pengelola SPPG yang berhubungan langsung dengan penyediaan makanan. Ia berharap pengawasan dan pendampingan yang dilakukan bersama dapat memastikan program berjalan dengan baik di Sidoarjo.
“Program Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
