Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan stress test dan load test untuk menguji keandalan serta keamanan portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober 2026. Pengujian dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi lonjakan akses yang diperkirakan melibatkan sekitar 50 juta masyarakat. Langkah tersebut disiapkan pemerintah agar portal tetap dapat digunakan secara optimal sekaligus melindungi data masyarakat ketika layanan diperluas dari tahap piloting ke penerapan nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu setelah Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Menurut dia, kesiapan layanan menjadi perhatian utama karena portal digitalisasi bansos akan diakses masyarakat dalam jumlah besar.
Kemkomdigi Uji Ketahanan Portal Digitalisasi Bansos
Meutya mengatakan pengujian sistem diperlukan untuk memastikan portal mampu menghadapi beban akses yang tinggi. Pemerintah juga memperhatikan aspek keamanan layanan dan perlindungan data masyarakat dalam persiapan penerapan digitalisasi bansos secara nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya.
Melalui stress test dan load test, Kemkomdigi bersama BSSN akan menguji kemampuan sistem ketika menghadapi lonjakan permintaan. Pengujian itu sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan layanan memiliki keandalan sebelum digunakan secara lebih luas.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Selain menguji kemampuan teknis portal, pemerintah akan mengatur pola akses masyarakat. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mencegah penumpukan permintaan pada waktu yang sama sehingga layanan dapat tetap berjalan secara optimal ketika rollout nasional dilaksanakan.
Rollout Nasional Digitalisasi Bansos Disiapkan
Digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kini menyiapkan perluasan layanan agar portal tersebut dapat digunakan secara nasional pada Oktober 2026.
Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam perluasan digitalisasi bansos. Layanan yang sebelumnya tidak hanya ditujukan untuk wilayah piloting akan diperluas melalui rollout nasional.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan rollout nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Perluasan layanan tersebut membuat kesiapan infrastruktur digital menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan pemerintah. Kapasitas sistem, keamanan layanan, dan kemampuan mengelola akses masyarakat disiapkan secara bersamaan sebelum penerapan nasional.
Mekanisme Sanggah untuk Perbaikan Data
Selain kesiapan sistem, pemerintah juga memberi perhatian pada akurasi data penerima manfaat. Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital untuk menindaklanjuti data yang tidak sesuai.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila menemukan kesalahan data. Masyarakat juga dapat mengajukan perbaikan melalui sistem yang telah disiapkan.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme sanggah memungkinkan pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan setelah layanan berjalan. Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya mengubah proses layanan menjadi sistem elektronik, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut memperbaiki data yang tidak sesuai.
Kemkomdigi memastikan persiapan rollout nasional mencakup infrastruktur digital, keamanan sistem, serta mekanisme pemutakhiran data. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan digitalisasi bansos yang andal dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.
