Headline.co.id, Bireuen ~ Pemerintah Kabupaten Bireuen mendorong pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang berdampak pada infrastruktur serta kehidupan ekonomi masyarakat. Bupati Bireuen Mukhlis menyampaikan permintaan itu dalam Diskusi Strategis Kewilayahan Pulau Sumatera bersama anggota DPD RI Subwilayah Sumatera I di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026). Ia meminta perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat agar rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi warga dapat segera dilakukan. Menurut Mukhlis, percepatan diperlukan melalui koordinasi pemerintah daerah, DPD RI, dan kementerian atau lembaga terkait.
Pemulihan Pascabencana Bireuen Prioritaskan Infrastruktur
Dalam forum tersebut, Mukhlis memaparkan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Bireuen. Perbaikan jembatan, jalan, dan tanggul sungai menjadi salah satu prioritas karena mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemulihan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka kembali akses dan konektivitas antarwilayah. Dengan akses yang kembali berfungsi, aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Kabupaten Bireuen juga mengusulkan penguatan bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dukungan untuk pemukiman kembali turut disampaikan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Perbaikan layanan pada dua sektor tersebut diperlukan agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Dampak Bencana Menekan Kehidupan Ekonomi Warga
Pemkab Bireuen menyampaikan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak sehingga membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah mendorong adanya bantuan bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka. Pemkab Bireuen menempatkan pemulihan ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mukhlis menegaskan, penyampaian kebutuhan daerah harus berangkat dari kondisi masyarakat yang terdampak langsung. Ia menyebut warga masih menunggu kepastian, perhatian, dan tindakan nyata dari pemerintah.
“Di balik setiap angka dan laporan bencana, ada masyarakat yang sedang menunggu kepastian, perhatian, dan tindakan nyata dari pemerintah. Suara Bireuen harus terus kita sampaikan di forum-forum nasional agar proses pemulihan berjalan optimal,” ujar Mukhlis.
Aspirasi Bireuen Diminta Dikawal ke Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap anggota DPD RI, khususnya senator asal Aceh, dapat mengawal kebutuhan daerah tersebut ke kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Pengawalan itu dinilai penting agar kebutuhan pemulihan Bireuen tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dalam forum. Pemerintah daerah menginginkan adanya tindak lanjut konkret untuk mendukung rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan masyarakat.
Mukhlis menilai koordinasi pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai kebutuhan warga yang terdampak banjir.
Melalui forum kewilayahan bersama perwakilan DPD RI, Pemkab Bireuen menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung. Fokusnya mencakup perbaikan infrastruktur, bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.
