Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Keuangan baru perlu membuat kebijakan ekonomi lebih mudah dibaca pasar, dunia usaha, perbankan, dan investor. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangannya pada Selasa (15/9/2026). Menurut Fakhrul, langkah itu penting di tengah tingginya biaya modal global dan kebutuhan menjaga pertumbuhan domestik. Arah kebijakan, urutan pelaksanaan, target, serta koordinasi antarlembaga perlu dibuat lebih jelas agar pelaku ekonomi dapat memperkirakan langkah pemerintah berikutnya.
Fakhrul menilai kredibilitas fiskal tetap menjadi pijakan bagi Menteri Keuangan baru. Namun, kredibilitas tersebut tidak cukup diukur dari angka defisit. Pasar juga memperhatikan arah kebijakan, pihak yang menjalankan, waktu pelaksanaan, serta dampak setelah kebijakan diterapkan.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” ujar Fakhrul.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Urutan Kebijakan Ekonomi Perlu Diperjelas
Menurut Fakhrul, tantangan membuat kebijakan ekonomi lebih mudah dibaca semakin penting karena instrumen yang dimiliki pemerintah semakin beragam. Pemerintah memiliki APBN, Saldo Anggaran Lebih (SAL), surat berharga negara (SBN), BUMN, Danantara, serta perusahaan pembiayaan pemerintah.
Di sisi lain, Bank Indonesia mengelola suku bunga, SRBI, likuiditas, dan stabilitas rupiah. Dengan banyaknya instrumen tersebut, persoalan utama bukan lagi kekurangan alat kebijakan, melainkan memastikan seluruh instrumen bekerja dalam urutan yang tepat.
Fakhrul menyebut policy sequence atau urutan kebijakan sebagai salah satu pekerjaan penting Menteri Keuangan baru. Setiap kebijakan, kata dia, perlu menjelaskan siapa yang bertindak, kapan kebijakan dijalankan, dan target yang ingin dicapai.
“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” katanya.
Ia mencontohkan keputusan menempatkan atau menarik SAL perlu memperhitungkan operasi likuiditas Bank Indonesia. Strategi penerbitan SBN juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan kebutuhan arus modal.
Koordinasi Antarlembaga Jadi Kunci
Fakhrul menilai koordinasi kebijakan tidak berarti seluruh lembaga harus mengambil langkah yang sama. Hal yang lebih penting adalah setiap institusi memahami tindakan lembaga lain dan dampaknya terhadap neraca perekonomian.
“Koordinasi bukan berarti semua institusi harus melakukan hal yang sama. Koordinasi berarti mereka tahu apa yang sedang dilakukan institusi lain dan memahami bagaimana neracanya saling bertemu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memperjelas tujuan dari setiap instrumen yang digunakan. Likuiditas, rendahnya yield, dan defisit yang kecil bukan tujuan akhir kebijakan ekonomi, melainkan instrumen atau indikator untuk mencapai sasaran yang lebih besar.
“Kalau SAL ditempatkan di bank, kita harus tahu apa yang ingin dicapai: cost of fund, kredit, investasi atau pertumbuhan. Kalau yield dijaga, kita juga harus tahu untuk tujuan apa dan sampai kapan. Instrumen jangan berubah menjadi target,” kata Fakhrul.
Kejelasan target, lanjut dia, akan membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menentukan kapan kebijakan perlu dihentikan. Pemerintah juga perlu merancang mekanisme keluar dari setiap kebijakan yang dijalankan.
“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” ujar Fakhrul.
Disiplin Anggaran Tidak Hanya Soal Defisit
Di bidang fiskal, Menteri Keuangan baru tetap perlu menjaga disiplin anggaran dan kredibilitas batas defisit. Namun, kualitas APBN tidak dapat dinilai hanya dari kecilnya angka defisit.
“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” ujarnya.
Karena itu, hubungan APBN dengan BUMN, Danantara, perusahaan pembiayaan pemerintah, dan berbagai kewajiban kontinjensi perlu diperhatikan secara menyeluruh. Fakhrul mengingatkan konsolidasi fiskal tidak boleh hanya menghasilkan perbaikan secara akuntansi apabila risiko justru berpindah ke neraca lain.
“Keseimbangan anggaran yang sehat bukan sekadar membuat defisit terlihat kecil. Jangan sampai APBN terlihat semakin ringan karena sebagian risiko hanya berpindah neraca, tempat, atau waktu,” katanya.
Menurut Fakhrul, pemerintah tetap perlu menjaga fiscal buffer dan menghindari konsolidasi yang terlalu cepat apabila sektor swasta belum sepenuhnya mampu mengambil alih mesin pertumbuhan.
“Fiscal prudence bukan berarti selalu membelanjakan lebih sedikit. Prudence berarti tahu kapan harus menyimpan kapasitas, kapan menggunakannya, dan untuk apa kapasitas itu digunakan,” ujar Fakhrul.
Penerimaan Perlu Diikuti Formalisasi Ekonomi
Dari sisi penerimaan, pekerjaan Menteri Keuangan baru tidak semata-mata meningkatkan tax ratio. Strategi perpajakan perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbesar ekonomi formal.
Fakhrul menilai rendahnya rasio pajak sebagian berkaitan dengan struktur ekonomi. Basis pajak akan sulit berkembang apabila basis ekonomi formal tidak tumbuh secara memadai.
“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” katanya.
Strategi penerimaan, lanjut dia, perlu dikaitkan dengan digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, perluasan akses keuangan, serta insentif agar rumah tangga dan pelaku usaha masuk dan bertahan dalam sistem formal.
Formalisasi ekonomi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Manfaat tersebut lain akses pembiayaan, perlindungan hukum, pasar yang lebih luas, layanan pemerintah yang lebih baik, dan biaya transaksi yang lebih rendah.
Pada akhirnya, Fakhrul menilai Menteri Keuangan baru perlu menjadikan kredibilitas fiskal sebagai sumber kapasitas kebijakan. Kapasitas tersebut kemudian digunakan secara terukur ketika perekonomian membutuhkan dukungan.
“Kita menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kita menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan,” ujarnya.
