Headline.co.id, Bogor ~ Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mendorong percepatan pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan memperkuat koordinasi pengadaan lahan. Langkah tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada Jumat (11/9/2026) di Kabupaten Bogor. Pengadaan lahan dipercepat karena masih menjadi tantangan utama proyek yang ditargetkan selesai pada 2028. Upaya itu dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi terkait, dan masyarakat.
Plt. Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU, Slamet Lestari, mengatakan kebutuhan lahan untuk pembangunan Bendungan Cibeet mencapai sekitar 1.700,26 hektare yang mencakup 6.467 bidang.
Hingga saat ini, lahan yang telah dibebaskan baru mencapai 145,15 hektare. Sementara itu, sebanyak 1.555,11 hektare masih dalam proses pembebasan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di tengah proses pengadaan lahan tersebut, progres fisik pembangunan Bendungan Cibeet telah mencapai 11,69 persen. KemenPU terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait agar penyelesaian lahan tidak menghambat pembangunan.
Target Bendungan Cibeet Tetap 2028
Direktur Jenderal SDA Kementerian PU Arnold A.P. Ritiauw menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan Bendungan Cibeet.
“Tanpa kerja sama yang baik, proyek ini tidak akan bisa selesai. Kami berharap bantuan secepat mungkin dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait masalah pembebasan lahan ini, sehingga target penyelesaian pada 2028 tetap dapat tercapai,” kata Arnold dalam keterangannya dari Bogor, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Arnold, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. KemenPU menempatkan penyelesaian pengadaan lahan sebagai bagian penting dari upaya menjaga target pembangunan bendungan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, yang memimpin kunjungan kerja, juga menilai percepatan pengadaan lahan dan penguatan koordinasi antarinstansi harus terus dilakukan.
“Progres fisiknya saat ini sekitar 11 persen, sementara waktu yang tersedia sekitar dua tahun empat bulan lagi. Karena itu, diperlukan langkah-langkah percepatan dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan sesuai target,” kata Lasarus.
Pemprov Jawa Barat Siapkan Tim Terpadu
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey memiliki arti penting bagi Jawa Barat serta kepentingan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan.
Herman menyebut Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah pemasok utama beras ke Pasar Induk Cipinang. Karena itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air di kawasan tersebut perlu dibarengi penyelesaian persoalan sosial dan pengadaan lahan.
“Kami akan membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan sosial ini secara terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Herman.
Lasarus menilai penyelesaian persoalan lahan penting agar manfaat Bendungan Cibeet dapat segera dirasakan. Salah satu manfaat yang ditargetkan ialah mendukung pengendalian banjir di wilayah Karawang dan Bekasi.
Manfaat Bendungan Cibeet
Bendungan Cibeet ditargetkan mendukung pengendalian banjir pada area sekitar 5.822 hektare. Infrastruktur tersebut juga dirancang menyediakan air irigasi untuk lahan seluas 8.837 hektare.
Selain itu, bendungan ini ditargetkan memasok air untuk kebutuhan masyarakat dan berbagai keperluan lainnya hingga 3.770 liter per detik. Fungsi tersebut diharapkan mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan di Jawa Barat.
Bendungan Cibeet juga direncanakan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 0,25 megawatt. Proyek ini turut memiliki potensi pengembangan floating solar berkapasitas 141,56 MWp.
Dengan berbagai fungsi tersebut, percepatan pembangunan Bendungan Cibeet diharapkan menghadirkan manfaat infrastruktur sumber daya air untuk pengendalian banjir, ketahanan pangan, penyediaan air, dan pengembangan energi di Jawa Barat.
