Headline.co.id, Jakarta ~ (Kemenag) — Kementerian Agama mengusulkan agar jalur maritim bersejarah yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai belahan dunia diubah menjadi jaringan ilmu, kebudayaan, dan perdamaian antarbangsa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, dalam Seminar Internasional bertema “Maritime Silk Road and Nusantara Islamic Civilisation” yang diadakan oleh Perkumpulan Rangkayo Minang (RMI) Indonesia pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Gedung Balai Kota Blok G DKI Jakarta.
Muchlis, yang mewakili Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafi’i, menekankan pentingnya mengubah jalur peradaban dari Maritime Silk Road menjadi Maritime Peace Road. “Jika dahulu jalur laut membawa rempah-rempah dan barang perdagangan, kemudian membawa ilmu dan agama, maka pada abad ke-21 kita memiliki tugas baru, yaitu menjadikan jalur peradaban itu sebagai jalur perdamaian,” ujarnya.
Menurut Muchlis, laut bagi bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pemisah, tetapi juga sebagai penghubung antarmanusia dan peradaban. Sebelum globalisasi dikenal, samudra telah mempertemukan manusia, barang, bahasa, pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Jalur maritim yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Selatan, Timur Tengah, Tiongkok hingga Afrika bukan hanya trade routes, tetapi juga routes of knowledge, routes of spirituality, dan akhirnya routes of civilization.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Muchlis mencontohkan perjalanan Ibnu Batutah, ulama dan pengembara asal Tangier, Maroko, yang pada abad ke-14 mencapai Samudra Pasai. Catatan perjalanannya menjadi salah satu kesaksian penting mengenai kehidupan sosial-keagamaan di Nusantara pada masa itu. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara menunjukkan karakter penting berupa perjumpaan sosial dan kultural, di mana para pedagang membawa komoditas, sementara para ulama membawa ilmu, nilai, akhlak, dan jaringan kemanusiaan yang bertahan lama.
Syekh Yusuf al-Makassari menjadi salah satu representasi kuat dari jejaring tersebut. Ulama asal Sulawesi Selatan ini melakukan perjalanan intelektual dan spiritual melintasi berbagai pusat keilmuan Islam, berkiprah di Banten, kemudian mengalami pengasingan hingga Sri Lanka dan Afrika Selatan. “Kekuasaan kolonial dapat memindahkan tubuh seorang ulama, tetapi tidak dapat mengasingkan gagasannya,” tutur Muchlis.
Untuk memastikan warisan tersebut tetap relevan, Muchlis menawarkan tiga agenda transformasi: dari konektivitas maritim menuju konektivitas intelektual, dari memori sejarah menuju pendidikan generasi muda, dan dari jaringan ulama menuju jaringan perdamaian. Ia menekankan pentingnya digitalisasi manuskrip, penelitian sejarah ulama, dan dokumentasi pengetahuan lokal agar generasi muda dapat menjadi pelaku utama pewarisan budaya.
Muchlis juga menyoroti pentingnya Indonesia sebagai jembatan peradaban, mengingat pengalaman panjang negara ini dalam mengelola keragaman agama, etnis, bahasa, adat, dan budaya. “Indonesia tidak semestinya hanya menjadi konsumen gagasan perdamaian, tetapi harus mampu menjadi produsen gagasan dan praktik perdamaian dunia,” katanya. Jejaring historis Minangkabau, Makassar, Malaysia, Singapura, Tiongkok, Sri Lanka hingga Afrika Selatan perlu dihidupkan kembali sebagai fondasi kerja sama peradaban masa depan.
Seminar internasional ini diharapkan tidak hanya mengenang kejayaan jalur maritim masa lalu, tetapi juga menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas negara dalam bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, dan perdamaian. “Kita perlu merawat heritage sebagai bagian dari masa silam, tetapi kita juga harus membangun masa depan melalui legacy, untuk perdamaian dan kemanusiaan,” pungkas Muchlis.
