Headline.co.id, Jakarta ~ Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan (PDIP) tidak ingin menjadikan hasil survei elektabilitas sebagai satu-satunya ukuran dalam menjalankan kerja politik. Sekretaris Jenderal PDIP itu meminta seluruh kader, terutama kepala daerah dan anggota legislatif, lebih mengutamakan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat setelah survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan PDIP di bawah Partai Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8/2026).
Hasto Kristiyanto mengatakan politik harus memiliki makna bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan keberpihakan pemerintah. Menurut dia, tingginya atau rendahnya angka dalam survei tidak akan berarti apabila partai politik tidak mampu menghadirkan perubahan konkret dalam kehidupan rakyat.
“Apapun surveinya, kalau kita tidak bisa membawa perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?” kata Hasto Kristiyanto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut disampaikan setelah survei IPO mencatat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi pertama dengan 17,5 persen, sementara PDIP menempati peringkat kedua dengan tingkat elektabilitas 12,8 persen. Hasto merespons hasil tersebut dengan mendorong jajaran partainya meningkatkan kerja yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Perkuat Kebijakan Pro-Rakyat
Hasto meminta kepala daerah yang berasal dari PDIP bekerja lebih keras dan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, tren elektoral partai harus dijawab dengan peningkatan kinerja, bukan sekadar menjadikan angka survei sebagai orientasi utama kegiatan politik.
“Kami mendorong para kepala daerah PDI-P dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PDI-P semua untuk bekerja lebih keras, dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat,” ucapnya.
Hasto mencontohkan Surabaya sebagai salah satu daerah yang dinilainya memiliki kebijakan yang memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil. Kebijakan tersebut antara lain mencakup tata ruang, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga bantuan sosial.
Namun, ia menekankan bantuan sosial seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif. Program tersebut, menurut Hasto, perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghasilkan pendapatan secara mandiri.
“Mulai dari kebijakan tata ruang, lapangan pekerjaan, bantuan sosial buat orang miskin. Tapi bantuan sosial itu yang memberdayakan, meningkatkan kemampuan produksi rakyat,” jelas Hasto.
Ia juga meminta anggota legislatif PDIP merespons kondisi fiskal yang sulit dengan memperkuat program-program yang mampu menciptakan kesempatan kerja.
“Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya,” tambahnya.
Gerindra Pimpin Survei IPO, PDIP Posisi Kedua
Berdasarkan hasil survei IPO, Partai Gerindra memperoleh elektabilitas tertinggi apabila pemilihan legislatif digelar saat survei dilakukan, yakni mencapai 17,5 persen.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan Gerindra masih menjadi pilihan terbesar responden meskipun angka elektabilitasnya mengalami penurunan dibandingkan periode survei sebelumnya.
“Gerindra masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat, meskipun jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya terjadi penurunan, tetapi itu tetap menempatkan Gerindra sebagai parpol dengan elektabilitas tertinggi saat ini,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
PDIP berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 12,8 persen. Selanjutnya, Partai Golkar menempati peringkat ketiga dengan 10,4 persen dan Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 8,1 persen.
Survei tersebut juga mencatat sekitar 24,6 persen responden masih belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan pilihannya.
Dedi menilai hasil survei memperlihatkan adanya perubahan preferensi pemilih. Posisi Gerindra sebagai partai penguasa menurut dia turut memberikan pengaruh terhadap pergeseran dukungan politik.
“Tentu dimaklumi sebagai parpol penguasa, Gerindra cenderung mampu mengambil alih porsi pemilih yang sebelumnya dikuasai PDI-P. Jika kebijakan Presiden ke depan kian diterima publik, bukan tidak mungkin elektabilitas Gerindra semakin kuat di posisi puncak,” ujar Dedi.
Hasto Ajak Masyarakat Jaga Momentum Bulan Kemerdekaan
Dalam kesempatan yang sama di Museum HOS Tjokroaminoto, Hasto juga menanggapi kabar mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran selama Agustus 2026.
Ia mengajak masyarakat menahan diri untuk tidak menggelar demonstrasi selama bulan kemerdekaan dan mengisi Agustus dengan kegiatan positif untuk mengenang perjuangan para pahlawan.
“Kami mengajak seluruh komponen bangsa agar mari kita jaga ya kesakralan pada bulan Agustus. Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo ya sebaiknya janganlah di situ,” kata Hasto.
Meski demikian, ia menegaskan PDIP tetap menghormati hak konstitusional masyarakat untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi.
“Memang demonstrasi itu kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dijamin dalam konstitusi. Nah, PDI Perjuangan respect dan kami berjuang bagi amanat konstitusi itu,” ujarnya.
Dengan demikian, ajakan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak masyarakat menyampaikan aspirasi. Hasto lebih menekankan agar momentum bulan kemerdekaan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang membangun di tengah berbagai persoalan bangsa.
PDIP Tolak Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah
Hasto juga menyampaikan sikap PDIP terhadap wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah yang muncul dalam pembahasan di DPR RI.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin. Ia mengusulkan Pilkada hanya memilih kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah dapat ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.
PDIP menyatakan tidak menyetujui gagasan tersebut.
“Kami enggak setuju,” kata Hasto.
Menurut Hasto, Pilkada merupakan salah satu produk reformasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
“Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat,” ucap Hasto.
Ia mengakui dalam praktik pemerintahan terkadang muncul persoalan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah keduanya terpilih.
“Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” lanjutnya.
Namun, bagi PDIP, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana partai politik menyiapkan calon kepala daerah secara sistematis dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengikuti proses pencalonan.
“Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut,” ujar Hasto.
Hasto Soroti Biaya Politik dan Fungsi Wakil Kepala Daerah
Selain proses kaderisasi calon pemimpin daerah, Hasto menyoroti persoalan tingginya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
PDIP, menurut penjelasan Hasto, telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal sebagai langkah mencegah praktik jual-beli rekomendasi. Mekanisme gotong royong partai digunakan dalam proses pencalonan kepala daerah.
Hasto juga mengaitkan persoalan politik dengan kondisi fiskal negara. Menurut dia, anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi perlu mendapatkan perhatian.
Ia turut menyoroti politik tata ruang dan pentingnya mempertahankan lahan pertanian. Hasto mencontohkan pengembangan transportasi massal berbasis kereta api di Belanda yang menurutnya tetap dapat dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kawasan industri.
Terkait wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah, Hasto menegaskan posisi wakil tetap diperlukan dalam sistem pemerintahan, termasuk sebagai bagian dari mekanisme apabila kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas.
“Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan kita harus ada mekanisme. Itu sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi, kami enggak setuju,” ujarnya.
Wacana Pilkada tanpa calon wakil kepala daerah sebelumnya muncul dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri pada 30 Juli 2026. Muhammad Khozin menilai pembagian peran kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini belum proporsional.
“Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,” kata Khozin.
