Antisipasi PHK, Pemerintah akan Berikan Insentif untuk Industri Media Massa

  • Whatsapp
Media Massa akan mendapat insentif dari pemerintah untuk cegah PHK
Ilustrasi (iStock)

Headline.co.id (Jakarta) ~ Media Massa menjadi target selanjutnya yang akan mendapat saluran insentif akibat pandemi covid-19 dari pemerintah. Pemerintah pastikan akan membantu industri media massa berupa insentif guna mengatasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bahkan penutupan perusahaan.

baca juga: Wagub Optimistis APM Equestrian Centre Siap Gelar Cabang Berkuda Olimpiade 2032

Bacaan Lainnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan pertemuan virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7) lalu.

Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah merincikan insentif yang akan diberikan ke Industri media sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

baca juga: Alumni Akpol 1991 Bhara Daksa Gelar Baksos di Serang dan Cilegon

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

baca juga: Update Virus Corona!, 201 Pasien Secapa AD Kembali Dinyatakan Negatif COVID-19

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

Untuk diketahui, pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers lain, yakni Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

baca juga: Kamera Sony ZV-1 Resmi Masuk Pasar Indonesia, Inilah Fitur Menarik dan Harga-nya

Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *